KHARTOUM (Arrahmah.com) – Pemerintah pembagian kekuasaan Sudan menandatangani perjanjian damai dengan lima kelompok bersenjata utama negara itu pada hari Senin (31/8/2020), yang diklaim sebuah langkah signifikan untuk menyelesaikan konflik yang mengakar dan berkecamuk di bawah mantan pemimpin Omar al-Bashir.
Para pemimpin sipil dan militer yang berbagi kekuasaan setelah penggulingan Bashir pada April 2019 mengatakan mengakhiri konflik internal selama puluhan tahun adalah prioritas utama dari transisi yang berlangsung selama 39 bulan.
BacaJuga
Kesepakatan yang ditandatangani di ibu kota Sudan Selatan, Juba, menawarkan perwakilan politik dan kekuasaan yang dilimpahkan kepada kelompok-kelompok itu, integrasi ke dalam pasukan keamanan, hak-hak ekonomi dan tanah, dan kesempatan untuk kembali bagi para pengungsi.
Kelompok-kelompok yang menandatangani termasuk Gerakan Keadilan dan Persamaan (JEM) dan Tentara Pembebasan Sudan (SLA) Minni Minawi, keduanya dari wilayah barat Darfur, dan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan-Utara (SPLM-N) yang dipimpin oleh Malik Agar, hadir di Kordofan Selatan dan Blue Nile.
Lebih dari 300.000 orang diperkirakan telah tewas dan 2,5 juta mengungsi setelah konflik di Darfur menyebar setelah tahun 2003.
Kordofan Selatan dan Blue Nile tetap berada di Sudan ketika Sudan Selatan memisahkan diri pada tahun 2011 dan masyarakat di sana mengeluhkan marginalisasi oleh pemerintah di Khartoum. (Althaf/arrahmah.com)
