KUDUS (Arrahmah.com) – Sebanyak dua orang Staf Khusus Presiden Bidang Pemberantasan Korupsi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), Jumat (8/5), melakukan kunjungan ke Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, untuk memantau pelaksanaan program pemerintah yang prorakyat.
BacaJuga
“Kami memang mendapatkan tugas khusus untuk memantau pelaksanaan sejumlah program pemerintah,” kata salah seorang anggota Staf Khusus Presiden Bidang Pemberantasan KKN, Arif Rahman Hakim, di Kudus.
Ia mengatakan, program program pemerintah yang dikenal dengan program prorakyat terbagi menjadi tiga `cluster`, yakni bantuan dan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan kredit usaha rakyat.
Namun, kata dia, pemantauannya di Kudus difokuskan pada program pemerintah tentang beras miskin (raskin), bantuan operasinal sekolah (BOS), dan kesejahteraan guru.
Ia mengatakan, pemantauan mulai dilakukan sejak Kamis (7/5) hingga Minggu (10/5) mendatang.
Untuk pemantauan pelaksanaan raskin, dia mengambil sample di Desa Jati, Kecamatan Jati. “Hasilnya, memang tepat sasaran, tepat pembayaran, dan tepat waktu,” ujarnya.
Sementara pemantauannya terhadap realisasi dana BOS dan kesejahteraan guru, dia mewawancarai sejumlah murid SD dan SMP. “Sebagian besar dari mereka menyatakan terbantu dengan adanya dana BOS ini,” ujarnya.
“Mereka berharap dana BOS akan dilanjutkan,” ujarnya.
Terkait dengan dana tunjangan untuk guru, dia juga tidak menemui ada kendala. Para guru pun menyatakan dukungannya, karena hal itu dapat memacu dalam meningkatkan kinerjanya.
Sejumlah data yang diperoleh dari hasil penelusuran itu, katanya, akan ditulis dan dipublikasikan dalam tabloid Sambung Hati 9949 milik Istana Negara.
Ia menambahkan, hasil pertemuannya dengan Kepala Disdikpora Kabupaten Kudus, nampaknya untuk program sekolah gratis sesuai dengan program pemerintah yang diatur dalam Permendiknas belum bisa dilaksanakan di Kudus.
“Alasannya karena terbatasan anggaran. Saat ini pembebasan baru pada biaya operasionalnya,” ujarnya.
Arif Rahman Hakim mengatakan, sejumlah staf khusus kepresidenan secara rutin akan dikirim ke berbagai daerah.
Anggaran yang terbatas selalu menjadi alasan tidak terwujudnya tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Padahal sudah jelas-jelas bahwa demokrasilah yang telah menumbuhsuburkan pemerintahan yang korup dan dzalim. Dan rasa-rasanya memang hanya mimpi jika umat Islam ingin mewujudkan kesejahteraan tetapi tidak mau membuang demokrasi. (Althaf/arrahmah.com)
