JAKARTA (Arrahmah.com) – Pemerintah RI didesak untuk mendorong PBB menerjunkan pasukan pedamaiannya ke Libya, menyusul makin tidak menentunya situasi di negara tersebut pasca intervensi sekutu (koalisi). Penempatan pasukan PBB di Libya dinilai sebagai salah satu cara untuk menstabilkan kondisi di Libya.
“Harapan kepada pemerintah RI dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di Libya, adalah secara gigih memperjuangkan bahwa semua perlu diselesaikan dalam kerangka PBB,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR (Komisi Pertahanan) Agus Gumiwang Kartasasmita kepada detikcom, Sabtu (26/3/2011).
“Apabila pemerintah berhasil memperjuangkan hal tersebut, merupakan sebuah kontribusi mulia dalam menciptakan perdamaian dunia, karena intervensi kekuatan luar, bisa menimbulkan cycle kekerasan yang tidak akan pernah berhenti,” lanjut Agus.
Menurut Agus, tidak seharusnya sebuah negara atau koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) ikut campur dalam masalah yang dihadapi oleh negara tertentu. Negara yang sedang menghadapi masalah harus diberi kepercayaan bahwa mereka bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Mesir, Tunisia, dan Indonesia sendiri merupakan contoh baik dalam hal ini.
Namun, di sisi lain, tindakan otoriter dan sewenang-wenang dari sebuah pemimpin Libya Muammar Khadafi terhadap warganya sendiri juga tidak sepantasnya didukung. Apalagi, yang menyedihkan Khadafi diindikasi mengunakan pasukan bayaran dari negara tetangga untuk menumpas rakyat Libya yang anti terhadap pemerintah.
Dengan adanya dua kutup yang berbeda tersebut, menurut Agus, maka jalan terbaik adalah pengambilalihan krisis yang terjadi di Libya oleh PBB. Apabila diperlukan adanya kekuatan bersenjata dari luar untuk meredakan peperangan di negara kaya minyak tersebut, PBB bisa menurunkan UN Force.
“Sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan sebelum menggunakan UN Force, seperti dialog, dan ini juga yang harus didorong oleh pemerintah. Dialog pun menurut saya harus dipimpin dan dalam kerangka PBB, sehingga bisa lebih obyektif dan netral,” cetusnya. (dtk/arrahmah.com)
