KOLOMBO (Arrahmah.com) – Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe pada Selasa (21/5/2019) menolak izin atas rencana pembangunan universitas Syariah senilai $ 10 juta di salah satu kota utama negara itu.
Pasca serangan Minggu Paskah yang mematikan terhadap hotel dan gereja, perdana menteri juga mengumumkan bahwa semua madrasah akan dibawa di bawah payung Kementerian Pendidikan Sri Lanka.
Langkah-langkah terbaru oleh pemerintah Sri Lanka menyusul kerusuhan yang meluas di pulau itu, dimana kerusuhan anti-Muslim telah menyebabkan kerusakan mencapai jutaan dolar.
Perintah Wickremesinghe datang setelah laporan pencarian fakta ke universitas yang disusun oleh anggota parlemen Ashu Marasinghe. Dia merekomendasikan bahwa lembaga, yang sedang dibangun di Batticaloa, di Provinsi Timur, harus dioperasikan secara pribadi dan diberi nama Universitas Teknologi Batticaloa. Kompleks pendidikan baru ini terletak dekat dengan kota Kattankudy di mana tersangka pemimpin bom bunuh diri hari Minggu Paskah, Zahran Hashim, tinggal dan “menyebarkan pesan-pesan kebencian dan kekerasan”.
Departemen analis pemerintah Sri Lanka mengatakan pada Selasa (21/5) bahwa tes DNA membuktikan Hashim meninggal dalam serangan di hotel Shangri-La di Kolombo.
Penasihat Presiden, Ali Sabry, seorang pengacara dan analis politik terkemuka, mengatakan bahwa pengumuman perdana menteri ini disambut baik.
“Kami tidak memerlukan universitas Syariah saat ini ketika ada banyak kecurigaan pada berbagai topik Islam yang perlu diklarifikasi oleh para teolog Islam setelah serangan bunuh diri oleh para ekstremis Muslim,” ujar Sabry. Dia menekankan bahwa fokus utama negara harus pada penguatan cara untuk memastikan hidup berdampingan secara damai di antara semua komunitas.
Komisi Hibah Universitas Sri Lanka memiliki seperangkat pedoman untuk melisensikan universitas baru, dan rekomendasi terbaru Wickremesinghe juga akan dimasukkan di antara persyaratan untuk universitas baru, Sabry menambahkan.
Keputusan perdana menteri tentang madrasah akan memberikan lebih banyak transparansi pada kegiatan institusi semacam itu, katanya.
“Kurikulum mereka dan kegiatan ko-kurikuler mereka harus mempertahankan standar bersama dan madrasah-madrasah ini harus mempersiapkan para siswa untuk membuat mereka menyatu dengan masyarakat daripada hanya belajar bahasa Arab dan Islam saja.”
Sementara itu, M.R.M. Malik, direktur Kementerian Urusan Muslim di Kolombo, mengatakan bahwa saat ini semua madrasah berfungsi di bawah kementeriannya. “Ada 317 madrasah di seluruh pulau dengan sekitar 25.000 siswa. Selain guru lokal, ada 38 guru bahasa Arab dan 85 siswa asing,” katanya.
Sebagian besar guru berasal dari Mesir, Pakistan, dan India, sementara banyak siswa luar negeri yang belajar di madrasah berasal dari Libya, Pakistan, Yordania, dan India.
Presiden Dewan Muslim Sri Lanka N. Ameen mengatakan bahwa masyarakat setempat tidak pernah menginginkan universitas Syariah. Namun, ia mengatakan kurikulum yang diusulkan untuk madrasah harus dibangun dengan berkonsultasi dengan cendekiawan Islam dan komunitas Muslim.
Sementara itu, Gubernur Provinsi Barat Azath Salley, mengungkapkan bahwa kerusakan yang disebabkan oleh kerusuhan anti-Muslim telah mencapai hampir Rs 900 juta.
“Berbicara kepada keluarga dari properti yang dirusak, jelaslah bahwa sebuah geng yang terorganisir telah menyerang properti-properti milik Muslim,” kata Salley. “Seorang anak, yang ayahnya terbunuh di hadapannya, masih dalam keadaan sangat terkejut dan cemas.” Dia menambahkan bahwa minyak terpentin telah dituangkan ke wajah tukang kayu yang mati oleh para pembunuhnya dan dibakar.
Gubernur mendesak pihak berwenang untuk membawa para penyerang ke pengadilan. Dia menambahkan bahwa pemerintah akan memberikan kompensasi kepada korban properti yang hancur.
Juru bicara kepolisian Ruwan Gunasakera mengatakan bahwa lebih dari 100 penangkapan telah dilakukan setelah kerusuhan, dan jam malam telah dicabut dan kehidupan kembali normal. (Althaf/arrahmah.com)
