MOGADISHU (Arrahmah.com) – Pemerintah Somalia telah memerintahkan pejabat tinggi PBB di negara itu untuk pergi, menuduhnya mencampuri kedaulatan nasional beberapa hari setelah ia mengemukakan kekhawatiran tentang tindakan pasukan keamanan Somalia yang didukung PBB, lansir Al Jazeera pada Rabu (2/1/2019).
Kementerian luar negeri mengatakan pada Selasa (1/1) bahwa Nicholas Haysom, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Somalia, “tidak diperlukan dan tidak dapat bekerja di negara ini”, secara efektif menyatakan persona non grata resmi.
“Keputusan itu diambil setelah dia secara terbuka melanggar norma kantor PBB di Somalia,” pernyataan itu berbunyi.
Haysom mengirim surat tanggal 30 Desember kepada menteri keamanan dalam negeri yang menyatakan keprihatinan atas “dugaan keterlibatan pasukan keamanan Somalia yang didukung PBB dalam penangkapan Mukhtar Robow pada 13 Desember, kematian 15 warga sipil … pada 13, 14, dan 15 Desember … dan penangkapan sekitar 300 orang yang terlibat dalam demonstrasi pada 13, 14, dan 15 Desember”.
Robow, orang yang disebut dalam surat itu, adalah mantan anggota kelompok al-Shabab yang diblokir dari pemilihan pemimpin regional di negara itu bulan lalu.
Kementerian Keamanan Dalam Negeri mengatakan bahwa Robow ditangkap karena dicurigai telah membawa pejuang dan senjata kembali ke kota Baidoa di selatan, ibukota wilayah Barat Daya tempat ia mencalonkan diri sebagai pemimpin.
Penangkapannya memicu bentrokan antara milisi yang setia dengan pasukan Robow dan Somalia. Pasukan keamanan Ethiopia, yang merupakan bagian dari pasukan penjaga perdamaian Uni Afrika di Somalia, juga terlibat dalam kekerasan tersebut.
Tidak ada komentar segera dari misi PBB di negara itu.
Keputusan itu diambil beberapa jam setelah markas PBB di ibukota Somalia, Mogadishu, diserang. Tujuh mortir mendarat di dalam kompleks yang menyebabkan cedera dua anggota staf PBB dan satu kontraktor. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam keras serangan itu dan mendesak pemerintah Somalia untuk “menyelidiki dan membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan”.
Harakah Al-Shabab Mujahidin dilaporkan telah mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu menurut sebuah pernyataan oleh PBB. (Althaf/arrahmah.com)
