JAKARTA (Arrahmah.com) – Direktur Sabang Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan menilai langkah Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dalam mengelola pulau reklamasi dinilai jauh lebih baik ketimbang pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Menurut Syahganda, pengelolaan yang dilakukan Anies lebih nasionalis ketimbang yang dilakukan Ahok.
Ia menjelaskan, Anies akan membuat penguasaan Pulau C, D, G, dan N berada di tangan pemerintah. Pembangunan keempat pulau itu tetap dilanjutkan karena sudah terlanjur terbentuk.
Negara, dalam versi Anies, akan mendapatkan penguasaan sebesar 65 persen.
“Nah sekarang bagaimana negara mengelola. Jadi kalau lihat dulu Aguan punya 5 pulau dalam izin yang diberikan, sekarang tinggal 1,5 pulau. Dan 1,5 pulau itu dia mempunyai hak 35 persen. Ini versi Anies Baswedan,” papar Syahganda dalam diskusi bertajuk ‘Menyoal Kejahatan Korporasi Terhadap Reklamasi Teluk Jakarta’ di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (14/12), lansir Rmol.
Kebijakan Anies ini tentu bertolak belakang dengan Ahok yang kini menjadi terpidana penistaan agama. Sebab, Ahok hanya berbasis perkiraan pemasukan retribusi sebesar Rp 180 triliun, tapi di satu sisi memberikan penguasaan atas pengelolaan pulau kepada pihak pengembang.
“Dia (Ahok) membiarkan semua penguasaan pulau-pulau pada taipan-taipan ini. Ini kan artinya kita menjual pulau,” ujar Syahganda.
“Kalau Anies nggak, di sini Anies agak bagus. Dia bilang ini negara yang ambil. Jadi dalam rangka reklamasi Anies itu jauh lebih bagus daripada Ahok,” imbuhnya.
Syahganda juga mengungkapkan, dirinya telah mendengar langsung dari Gubernur DKI Anies Baswedan bahwa pembangunan pulau reklamasi akan sepenuhnya mengutamakan kepentingan warga ibukota.
“Jadi Anies menjelaskan kepada saya di situ nanti akan dibangun Aqua Culture, kampung nelayan, kemudian berbagai fasilitas publik yang bebas, nggak usah bayar,” kata Syahganda.
Tak hanya itu, Anies bahkan bercita-cita ingin membangun sebuah pulau reklamasi khusus untuk digunakan oleh majelis salawat para ulama dan habib.
Di pulau khusus itu, para pemuka agama bisa setiap hari mengumpulkan jamaah dalam jumlah banyak untuk memanjatkan do’a-do’a.
Diketahui, Anies mengumumkan secara resmi penghentian proyek reklamasi di Teluk Jakarta, Rabu (26/9) lalu. Hal itu ditandai dengan pencabutan izin prinsip dan izin pelaksanaan proyek tersebut.
Dengan itu, proses pembangunan 13 pulau reklamasi dihentikan. Untuk pulau reklamasi yang telah kadung terbangun, yakni pulau C, D, G, Anies mengaku akan memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat.
“Reklamasi bagian dari sejarah, tapi bukan bagian dari masa depan Jakarta,” tegas Anies kala itu.
(ameera/arrahmah.com)
