TEL AVIV (Arrahmah.id) – Menteri Keuangan “Israel” Bezalel Smotrich telah bertekad untuk melanjutkan pembangunan permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki, bertentangan dengan janji Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk membekukan pembangunan.
Smotrich dilaporkan mengatakan kepada anggota parlemen dari partai Zionisme Religius sayap kanannya dalam pertemuan Knesset pada Senin (20/2/2023): “Pembangunan [pemukiman] di Tepi Barat akan dilanjutkan. Perencanaan akan dilanjutkan.”
Hal itu muncul setelah keputusan “Israel” pekan lalu untuk menyetujui pembangunan sekitar 10.000 unit di Tepi Barat yang diduduki dan mengambil langkah untuk melegalkan sembilan pos terdepan mendapat reaksi internasional.
AS dan beberapa pemerintah Eropa mengutuk langkah tersebut, sementara Dewan Keamanan PBB menyatakan kekecewaannya yang mendalam atas rencana tersebut melalui pernyataan yang dikeluarkan pada Senin (20/2).
Kritik tersebut mendorong kantor Netanyahu untuk mengeluarkan pernyataan yang mengatakan tidak akan membangun permukiman baru atau melegalkan unit yang ada di luar sembilan yang disetujui pekan lalu, lapor Haaretz.
“Israel” memilih pemerintahan barunya pada November tahun lalu. Netanyahu menunjuk menteri dari kelompok ekstrem kanan yang menyerukan kekerasan terhadap warga Palestina dan percepatan pembangunan permukiman ilegal, di antaranya Smotrich dan Itamar Ben-Gvir.
“Israel” merebut Tepi Barat, bersama dengan Yerusalem Timur dan Jalur Gaza yang terkepung, dalam perang Arab-Israel 1967.
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sebagian besar komunitas internasional menganggap permukiman “Israel” ilegal dan menjadi penghalang untuk mengakhiri konflik “Israel” -Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun.
Sekitar 700.000 pemukim “Israel” tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang dicaplok “Israel” yang melanggar hukum internasional. (zarahamala/arrahmah.id)