KAIRO (Arrahmah.id) – Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi akan secara resmi memulai masa jabatan ketiganya di markas besar istana presiden di Ibu Kota Administratif Baru pada Selasa (2/4/2024) setelah upacara pengambilan sumpah di majelis rendah parlemen.
Pelantikan Sisi akan menandai pembukaan tahap pertama mega proyek kontroversial ibu kota baru, lapor outlet berita lokal pada Ahad (31/3).
Langkah ini bisa dibilang dilakukan di tengah krisis ekonomi terberat yang pernah dialami negara Afrika Utara tersebut sepanjang sejarah modern dan meluasnya kritik terhadap pembelanjaan publik pada proyek-proyek besar termasuk ibu kota baru yang menelan biaya sekitar $US 60 miliar bagi Mesir.
Pada Desember tahun lalu, Sisi terpilih kembali untuk masa jabatan ketiga sebagai Presiden dengan meraih 89,6 persen suara, sebuah pemilu tanpa adanya kandidat terkemuka dan dibayangi oleh serangan brutal “Israel” di negara tetangga, Jalur Gaza, Palestina.
Konstitusi negara tersebut diamandemen pada 2019 untuk memperpanjang masa jabatan presiden dari empat tahun menjadi enam tahun, yang memungkinkan Sisi mencalonkan diri untuk masa jabatan terakhir pada 2030.
Para ekonom percaya bahwa salah urus ekonomi yang parah telah memainkan peran penting dalam kesulitan yang dihadapi Mesir saat ini, terutama ketika pemerintahan Sisi menginvestasikan miliaran dolar dalam proyek-proyek “gajah putih”, termasuk ibu kota baru.
Ibu Kota Administratif Baru telah dibangun sejak 2015 di daerah gurun, sekitar 45 km sebelah timur ibu kota Kairo, dan sejak itu banyak menuai kritik. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi pusat keuangan dan administrasi negara untuk mengurangi kepadatan penduduk di Kairo.
Selain menjadi tempat tinggal kabinet dan organisasi-organisasi utama negara, Ibu Kota Administratif Baru juga diharapkan menjadi tempat kedutaan asing, bandara, dan ratusan fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Setelah selesai, proyek ini juga diharapkan dapat menampung kedutaan asing, bandara, fasilitas kesehatan dan pendidikan, hampir 6,5 juta penduduk, dan sekitar 50.000 pegawai negeri.
Namun, nilai unit hunian yang terlalu tinggi di Ibu Kota Administratif Baru membuat unit tersebut berada di luar jangkauan rumah tangga berpendapatan rata-rata di negara yang sepertiga dari hampir 109 juta penduduknya berada di bawah garis kemiskinan tersebut.
Pada April tahun lalu, Sisi dikecam karena membangun sebuah masjid mewah yang memecahkan rekor di Ibu Kota Administratif Baru, sebuah bangunan seluas 19.000 meter persegi yang menelan biaya 800 juta pound Mesir, yang mampu menampung lebih dari 100 ribu jamaah sekaligus.
Utang luar negeri Mesir melonjak sebesar 5,1 persen selama kuartal keempat tahun 2022, mencapai US$162,94 miliar, total US$10 miliar lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya.
Di tengah tantangan ekonomi, utang luar negeri, dan defisit anggaran yang signifikan, Mesir juga secara agresif melakukan penjualan aset negara untuk mengatasi kesulitan keuangannya, yang merupakan jalan keluar yang mudah, seperti kesepakatan Ras El-Hekma yang baru-baru ini ditandatangani dengan UEA.
Awal bulan ini, Bank Sentral Mesir (CBE) memberlakukan fleksibilitas nilai tukar, yang memungkinkan nilai pound Mesir diatur oleh kekuatan pasar sebagai upaya untuk meringankan perekonomian yang sudah lemah dan sebagian besar bergantung pada impor komoditas penting, khususnya gandum, dibandingkan produksi lokal. (zarahamala/arrahmah.id)
Jabatan hasil kudeta kok bisa dipegang terus. Padahal legal syar’i adalah Muhammad Mursi. Presiden Mursi bila pidato jelas menggunakan bahasa Arab yang fasih. Bhs Inggrisnya juga lancar fasih. Presiden membela Palestina