NEW DELHI (Arrahmah.com) – Sekolah Islam Internasional (IIS) siap menghadapi penutupan setelah petugas dinas pendidikan meminta para orang tua untuk memindahkan siswa dari sekolah tersebut secepatnya.
Pertemuan tersebut diadakan di sekolah tempat 150 perwakilan orang tua siswa memenuhi panggilan dari petugas pendidikan zona selatan.
BacaJuga
IIS menandatangani petisi untuk dinas pendidikan zona selatan dan juga kepada Menteri Pendidikan, Vinod Tawde, yang menjelaskan bahwa mereka menemui kesulitan dan memohon untuk menyelesaikan tahun ajaran ini. Selain itu, setelah menerima pemberitahuan dari Departemen Pendidikan, sekolah tersebut kemungkinan akan membawa kasus tersebut ke pengadilan.
Pada 22 November lalu, delegasi dari orang tua siswa dan staf IIS bertemu Tawde meyakinkan bahwa tidak akan ada tindakan tiba-tiba yang akan diambil terhadap institusi mereka.
“Kami telah memastikan hal ini kepada Tawde. Kami memiliki sejumlah siswa kelas 10 dan mereka bisa memperoleh kesulitan untuk menemukan sekolah baru dalam waktu yang singkat. Kami harus diberi izin untuk menyelesaikan tahun akademik yang sedang berlangsung,” tutur Imran Qureshi, kepala sekolah IIS pada media Kamis (30/11/16), seperti dilansir India Today.
“Kami diminta untuk menyelenggarakan pertemuan orang tua siswa dalam rangka meminta masukan mereka terkait dengan situasi sekolah. Tapi apa yang terjadi pada pertemuan itu sangat mengejutkan,” lanjut Qureshi.
IIS memiliki 150 siswa dan lebih dari 100 staf, termasuk guru, staf administrasi dan petugas keamanan. IIS merupakan institusi pendidikan yang ada di bawah Yayasan Penelitian Islam (IRF) milik Dr. Zakir Naik.
IRF sendiri merupakan yayasan yang masuk dalam daftar hitam Kementrian Dalam Negeri. IRF dilarang beroperasi selama lima tahun atas khotbah kontroversial pendirinya, Dr. Zakir Naik. Organisasi lain dari IRF – IRF Educational Trust – menjalankan sekolah yang terletak di Mazgaon dan Dongri. Salah satu cabang IIS lainnya juga terletak di Chennai.
Sekolah ini mengadopsi silabus Edexcel IGCSE bersama dengan Al Quran dan bahasa Arab. Akan tetapi media melansir bahwa dewan IGCSE tidak mengakui sekolah tersebut.
“Kami telah berusaha untuk memperoleh sertifikat IGCSE tahun 2010, tapi untuk beberapa alasan mereka tidak memberikannya,” kata Qureshi.
“Dalam pertemuan yang berlangsung 10-15 menit, petugas dinas pendidikan mengatakan hanya dua hal. Sekolah ini tidak sah (karena tidak terdaftar dalam Perjanjian Pendidikan Maharashtra). Yang kedua, mereka mendesak para orang tua untuk segera mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah lainnya,” lanjut Qureshi.
Qureshi berusaha untuk mempertanyakan sikap tiba-tiba dari petugas dinas pendidikan saat itu. Namun mereka mengelak dengan menyatakan bahwa mereka hanya melakukan tugas dari pemerintah. (althaf/arrahmah.com)
