DEPOK (Arrahmah.com) – Pemerintah kota Depok berencana menindak dan merazia kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dengan mendirikan crisis center khusus untuk kelompok LGBT dan melakukan razia para penghuni kos di sekitar Kota Depok.
Pimpinan Majlis Ta’lim Was Sholawat An Nur, Purwakarta, Jawa Barat, Ustadz Anugrah Sam Sopian mengatakan, program Pemkot Depok yang akan merazia LGBT harus didukung.
BacaJuga
Dukungan tersebut disampaikan karena menurutnya saat ini Indonesia masuk darurat LGBT.
Ia mengatakan, setiap tahun kasus LGBT semakin banyak, semestinya pemerintah memberikan perhatian khusus kepada masalah LGBT karena LGBT merupakan suatu penyimpangan seksual dan bertentangan dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat.
“LGBT memang mahluk Tuhan, tapi yang menyalahi kodrat, melawan hukum alam dan sunnatullah serta menyalahi fitrah insaniyyah. Ketika hukum alam kemudian dilanggar, maka yang ada adalah kehancuran,” ujar Ustadz Anugrah Sam Sopian, Selasa (14/1/2020), lansir Harian Terbit.
Ustadz Anugrah menjelaskan, LGBT yang bertentangan dengan hukum alam, bertentangan dengan hukum Tuhan dan bertentangan dengan norma sosial ke masyarakatan maka yang ada adalah kemadhorotan, jadi sumber penyakit, dan bahan terjadinya konflik horizontal di masyarakat yang notabene masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius dan menjunjung tinggi norma adat istiadat.
Salah satu warga Kukusan Teknik, Beji, Kota Depok, Oi Nurul Bagja juga menyatakan setuju dengan rencana Pemkot Depok yang akan merazia kelompok LGBT.
“Setuju sih. Soalnya karena biar di lingkungan Depok menjadi lebih nyaman, entah itu mahasiswa atau warga sekitar juga,” katanya, dilansir Antara.
Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya itu menilai razia kelompok LGBT penting untuk memberi rasa nyaman kepada masyarakat.
Sebab, lanjutnya, ada sebagian masyarakat yang terganggu dengan keberadaan kelompok LGBT.
Sejumlah warga dan alim ulama juga melakukan aksi penolakan keberadaan LGBT di depan Masjid Al Ishlah, Depok, Jawa Barat, Rabu (15/1/2020).
Diketahui, Jawa Barat merupakan Propinsi dengan jumlah kaum gay terbanyak. Prestasi yang tak patut dibanggakan. Pengamat politik M Rizal Fadillah mengatakan, upaya meminimalisir penyimpangan moral ini patut didukung. LGBT bukan HAM yang harus dilindungi sebagaimana anggapan para pembelanya.
(ameera/arrahmah.com)
