NEW DELHI (Arrahmah.com) – Mahkamah tinggi India telah membentuk tim mediasi untuk menengahi persengketaan puluhan tahun atas rencana kontroversial untuk membangun sebuah kuil di sebuah situs tempat para ekstrimis Hindu menghancurkan Masjid Babri yang dibangun di abad ke-16.
Proses mediasi akan dimulai dalam satu minggu dan panel harus dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam delapan minggu, kata Ketua Hakim, Ranjan Gogoi, Jumat (8/3/2019).
Sebelumnya, panel lima hakim, yang dipimpin oleh Gogoi, telah meminta kelompok Hindu dan Muslim yang terlibat dalam kasus ini untuk mengeksplorasi kemungkinan penyelesaian perselisihan mereka melalui mediasi.
Jelang pemilihan umum yang akan datang dalam beberapa bulan mendatang, sekutu Hindu konservatif dari Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi telah meningkatkan permintaan lama mereka untuk pembangunan sebuah kuil.
Mahkamah Agung telah menimbang petisi yang menantang putusan pengadilan tingkat rendah 2010 bahwa tanah seluas 1,12 hektar yang disengketakan dipartisi antara umat Hindu dan Muslim.
Pengadilan menunjuk mantan hakim Kalifulla untuk memimpin mediator yang mencakup guru spiritual Ravi Shankar dan pengacara senior Sriram Panchu.
Penghancuran Masjid Babri oleh para ekstrimis Hndu di Ayodhya pada tahun 1992 memicu kekerasan besar di negara itu, menewaskan 2.000 orang.
Kelompok ekstrimis Hindu mengklaim ada sebuah kuil di lokasi tersebut sebelum masjid dibangun oleh seorang penguasa Muslim pada 1528.
Kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan BJP juga menyerukan undang-undang untuk mengizinkan sebuah kuil dibangun, melewati Mahkamah Agung. Tetapi Modi mengatakan kepada Asian News International, sebuah kantor berita video dan mitra dari Reuters, bahwa proses peradilan harus diizinkan untuk mengambil jalannya.
Vishva Hindu Parishad (VHP), atau World Hindu Council, telah memimpin kampanye selama tiga dekade terakhir untuk membangun sebuah kuil di tempat yang oleh umat Hindu dikatakan sebagai tempat kelahiran Dewa Ram, salah satu dewa yang paling dihormati oleh penganut Hindu.
Selama beberapa bulan terakhir, VHP telah mengorganisir demonstrasi puluhan ribu biksu, aktivis, dan pendukung lainnya, untuk menekan kasusnya.
Kebangkitan masalah menjelang pemilu telah meningkatkan resiko kekerasan komunal. Tepat sebelum pemilihan umum 2014, sekitar 65 orang tewas selama kerusuhan agama di Uttar Pradesh, dan ribuan lainnya, kebanyakan dari mereka Muslim, terpaksa meninggalkan rumah mereka.
Sebuah pengadilan di bulan Februari tahun ini menghukum tujuh pria Muslim di penjara karena membunuh dua pria Hindu selama kerusuhan. (Althaf/arrahmah.com)
