JAKARTA (Arrahmah.com) – Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mendesak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi yang baru dilantik pekan lalu itu.
Pasalnya, Yudian menyebut agama adalah musuh terbesar Pancasila.
BacaJuga
“Kalau benar beliau punya pandangan seperti itu maka tindakan presiden yang paling tepat untuk beliau adalah yang bersangkutan dipecat tidak dengan hormat,” kata Abbas dalam keterangan tertulis, Rabu (12/2/2020).
Menurut Abbas, pemikiran dan pemahaman Yudian tentang Pancasila ini bisa mengancam eksistensi negara.
Selain itu, Abbas juga mengaku khawatir pemikiran Yudian tersebut menjadi destruktif terhadap pengakuan agama dalam Pancasila.
“Lalu timbul pertanyaan kalau agama harus diberangus lalu sila pertama dari Pancasila tersebut mau dikemanakan. Dibuang ? Kalau dibuang berarti tidak Pancasila lagi dan berarti negara ini bubar,” tandas Abbas.
Abbas, yang juga menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah itu, mengatakan pemahaman rakyat Indonesia tentang Pancasila akan sulit terwujud karena pimpinan BPIP memiliki cara pandang yang membahayakan.
Oleh karena itu, kata Abbas, kalau yang bersangkutan benar punya pandangan seperti itu maka pilihan yang tepat untuk kebaikan bangsa dan negara yaitu yang bersangkutan mundur atau dimundurkan.
“Sebab kalau yang bersangkutan tidak diberhentikan dan tetap terus duduk di sana maka BPIP ini sudah tentu akan kehilangan trust atau kepercayaan dari rakyat,” tegasnya.
Sebelumnya, Pengurus MUI Pusat dan juga Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Anton Tabah menyayangkan sikap Jokowi mengangkat Yudian Wahyudi yang terindikasi liberal sebagai kepala BPIP.
Anton mengungkapkan, Yudian pernah mendapat peringatan keras dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena sikapnya menyetujui Disertasi hubungan seks di luar nikah.
“Yudian eks Rektor UIN Jogja ini pernah dapat peringatan keras dari MUI karena sikapnya menyetujui disertasi hubungan sex diluar nikah dan melarang mahasiswi UIN bercadar,” kata Anton, sebagaimana dilansir RMOL, Kamis (6/2).
Menurut Anton, sikap Yudian memberi ruang terhadap kajian seks di luar nikah dan pelarangan cadar adalah tindakan yang liberal dan bertentangan dengan Pancasila.
“Mosok orang radikal liberal jelas kontra Pancasila jadi Kepala BPIP (Badan Pembina Ideologi Pancasila) lalu bagaimana bina ideologi pancasila jika pembinanya berfaham kontra Pancasila?” tambah Anton.
Anton menyebutkan, di Indonesia masih banyak profesor yang sesuai dengan tafsir UUD 1945.
Ia mempertanyakan kenapa Jokowi justru memilih sosok yang terindikasi liberal.
(ameera/arrahmah.com)
