JAKARTA (Arrahmah.com) – Rahasia kawat diplomatik AS telah merambah Indonesia, Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dikatakan melakukan korupsi besar dan menyalahgunakan kekuasaan, hal ini telah menusuk reputasinya.
Kawat diplomatik mengatakan SBY secara pribadi ikut campur tangan untuk mempengaruhi jaksa dan hakim untuk melindungi tokoh politik dan tekanan musuh, juga menggunakan layanan intelijen untuk memata-matai saingan politik dan setidaknya terhadap seorang menteri senior dalam pemerintahannya sendiri.
Mereka juga merinci bagaimana mantan Wakil Presiden dilaporkan membayar jutaan dollar untuk membeli kontrol terhadap partai politik terbesar di Indonesia dan menuduh istri presiden dan keluarganya memperkaya diri sendiri melalui koneksi politik mereka.
Bocoran datang saat Wakil Presiden Indonesia, Boediono mengunjungi Canberra hari ini (11/3/2011) untuk menemui Perdana Menteri Wayne Swan dan berdiskusi dengan pejabat administratif untuk mereformasi birokrasi korup di Indonesia.
Laporan diplomatik AS-yang diperoleh Wikileaks dan diberikan secara eksklusif untuk The age-mengatakan bahwa sesaat setelah menjadi presiden pada tahun 2004, SBY campur tangan dalam kasus Taufik Kiemas, suami mantan presiden Megawati Soekarnoputri.
Situs rakyatmerdeka melaporkan bahwa Jusuf Kalla (JK) mengakui bahwa bocoran informasi dari WikiLeaks itu benar adanya. JK mengaku, untuk menduduki posisi nomor satu di Partai Golkar, ia harus merogoh koceknya sekitar Rp 2-3 miliar.
Sementara itu, berbagai tokoh politik menyarankan agar SBY selain membantah juga memberikan klarifikasi terkait hal ini.
“SBY harus detail menjelaskan pada masyarakat tentang fakta yang dibocorkan WikiLeaks,” ujar Wakil Sekjen Partai Hanura, Saleh Husen seperti yang dilansir Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (11/3).
“Di tengah merosotnya kepercayaan publik atas kinerja pemerintahannya, bocoran dokumen Wilkileaks itu bisa meruntuhkan kredibilitas presiden dan pemerintahannya. Kali ini, saya berharap presiden sigap dan cerdas untuk meredam kemungkinan munculnya isu-isu yang mengganggu stabilitas nasional,” ujar Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, kepada wartawan di DPR, Jumat (11/3). (haninmazaya/arrahmah.com)
