JAKARTA (Arrahmah.com) – Sebagai mandataris rakyat, Presiden patut dievaluasi oleh rakyatnya. Dalam posisi ini rakyat patut mempertanyakan keseriusan kepala negara dalam mendorong kesejahteraan rakyatnya. Pasalnya, setelah 3 tahun menjalankan pemerintahan, Presiden SBY belum mampu mengatasi persoalan kemiskinan.
Kritikan tersebut dilontarkan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pimpinan Akbar Zulfakar. Kemiskinan adalah masalah kunci dari seluruh masalah negara, termasuk masalah korupsi yang kini sedang jadi trend topic bagi publik. Sebab selama kemiskinan masih menggerogoti bangsa ini, maka korupsi akan salalu hadir dalam berbagai bentuk, bahkan korupsi akan mengalami metamorfosa modus dan akan selalu adaptif dengan situasi negara.
Negara perlu lebih serius melakukan pemberantasan kemiskinan. Karena sudah menjadi pemahaman umum bahwa kemiskinan adalah masalah paling serius yang dialami oleh bangsa ini.
“Untuk menakar seberapa parah kemiskinan itu telah menjadi masalah bagi negara, kita tidak butuh cara statistik yang rumit, karena negara hanya perlu berkata jujur, dan tidak memanipulasi kinerja ekonomi makro dan keuangan sektor non real untuk mengumbar kesuksesan ekonomi atau pertumbuhan semunya,” kata Sekjen DPP KNPI, Jailani Paranddy kepada wartawan seperti dirilis inilah, Senin (31/12).
Jailani mencontohkan, karena takut miskin korupsi meraja lela, karena takut miskin pengamen nekat melakukan penyanderaan dan merampok didalam kendaraan umum, karena takut miskin seorang ibu tega menjual anaknya, karena takut miskin hakim dan aparatur penegak Hukum juga melanggar hukum
Karena itu negara tambah Jailani dalam hal ini Presiden, seharusnya lebih serius melakukan upaya pemberantasan kemiskinan. Bahkan negara seharusnya Membentuk Komisi Pemberantasan Kemiskinan (KPK).
“Negara harus membentuk KPK dalam tugas yang berbeda dan lebih penting, yaitu mengurusi soal pemberantasan Kemiskinan,” ujarnya seraya menyatakan selama kemiskinan masih menjadi fakta dan menjangkit pada 40 persen rakyat indonesia, maka sebagus apapun kebijakan dan program pemerintah, negara justeru sedang menciptakan spiral masalah. (bilal/arrahmah.com)
