LONDON (Arrahmah.com) – Menuduh pemerintah Inggris kurang kemauan politik untuk menyelesaikan konflik Timur Tengah, Sayeeda Warsi mendesak anggota parlemen untuk memimpin dengan keteladanan dan mengakui negara Palestina, sebagaimana dilansir oleh onislam.net, Ahad (25/10)
“Ada kemauan politik yang kurang dan kompas moral kita hilang,” kata mantan menteri Departemen Luar Negeri mengatakan kepada Observer.
BacaJuga
“Tidak ada negosiasi. Entah bagaimana kita harus menghidupkan kembali negosiasi ini, dan salah satu cara yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengakui negara Palestina.”
Anggota parlemen Inggris melakukan voting pada Senin (13/10) untuk secara simbolis mengakui Palestina sebagai negara merdeka.
Partai Buruh menginstruksikan kepada anggota parlemen untuk memilih mendukung Palestina, dan mengtakan bahwa mereka akan meningkatkan tekanan pada PM David Cameron atas masalah ini.
Diusulkan oleh ketua Sahabat Pekerja Palestina, gerakan backbencher (anggota parlemen (MP) atau legislator yang tidak memegang jabatan pemerintahan) juga mendapat dukungan dari anggota parlemen Demokrat Liberal.
Sejumlah backbenchers Konservatif juga akan memberikan dukungan mereka, meskipun sebagian besar konstituen partai merupakan pro-Israel.
Gerakan itu menyatakan: “Parlemen ini percaya bahwa Pemerintah harus mengakui negara Palestina.”
Pemungutan suara yang dilakukan di Swedia telah berhasil untuk mengakui Palestina sebagai negara. Swedia merupakan negara Uni Eropa pertama yang mengakui Palestina, meskipun ada penentangan dari pemerintah “Israel”.
Sejalan dengan Warsi, tokoh konservatif senior lainnya yang mendukung gerakan ini termasuk mantan menteri pembangunan internasional, Alan Duncan, mantan menteri Kementerian Luar Negeri, Hugh Robertson, dan Ken Clarke, mantan penasehat kerajaan.
Sayeeda Warsi mengatakan bahwa sikap pemerintah Inggris di Gaza secara moral tidak dapat dipertahankan. Dia mengecam sikap pemerintah terhadap masalah “Israel” dan Palestina.
“Ini bukan karena saya hanya mantan menteri. Ada beberapa menteri dalam pemerintahan yang sepakat dengan pandangan ini. Kementerian Luar Negeri sendiri merasa bahwa kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah salah,” kata Warsi.
Warsi juga mengatakan bahwa banyak pejabat dari Kementerian Luar Negeri yang mengatakan bahwa mereka benar-sepakat dengan pandangan saya dan menganggap sikap pemerintah benar-benar salah.
Warsi mengundurkan diri dari pemerintah pada bulan Agustus atas penolakan David Cameron untuk mengambil orang yang memiliki sikap keras terhadap “Israel”
Perdebatan tentang pengakuan negara Palestina yang merdeka datang setelah agresi militer berdarah “Israel” di Gaza, di mana lebih dari 2.000 warga Gaza meninggal, dan ribuan lainnya mengalami luka serius.
(ameera/arrahmah.com)
