TEHERAN (Arrahmah.com) – Ali-Reza Marandi, kepala Akademi Ilmu Kedokteran Iran, mengatakan dalam sebuah surat kepada Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri, Federica Mogherini, bahwa sanksi AS mencegah bantuan medis mencapai pasien di Iran dan telah menyebabkan kematian pasien.
“Sanksi ilegal, berdasarkan bukti dan dokumentasi dan sebagaimana dinyatakan dalam beberapa korespondensi yang saya miliki dengan Sekretaris Jenderal PBB, membatasi akses terhadap obat-obatan dan peralatan medis vital, yang mengarah pada krisis kesehatan dan kematian banyak pasien yang tidak bersalah,” tulisnya, menurut laporan AhlulBayt News Agency (ABNA).
Marandi mencatat bahwa sanksi tersebut telah mendevaluasi mata uang Iran secara signifikan, sehingga menyulitkan warga negara untuk membeli makanan sehat dan obat-obatan modern.
“Penggunaan sanksi brutal telah menyebabkan penurunan nilai mata uang nasional, penurunan daya beli masyarakat, dan kenaikan harga. Akibatnya, menyediakan makanan sehat yang terjangkau bagi banyak orang menjadi masalah. Oleh karena itu, perang ekonomi yang dipimpin AS dan terorisme telah berdampak langsung pada kesehatan masyarakat,” lanjutnya.
Marandi menambahkan bahwa Iran baru-baru ini dilanda banjir bandang, merusak banyak rumah dan bangunan. Sanksi AS telah mencegah bantuan keuangan internasional mencapai mereka yang terkena dampak bencana.
“Peristiwa besar, seperti banjir di beberapa bagian negara kita dalam beberapa bulan terakhir, telah merusak banyak rumah dan kondisi kehidupan bagi banyak orang, dan sayangnya, sanksi kejam telah mencegah bantuan keuangan internasional dan bahkan bantuan dari sesama warga Iran di luar negeri untuk menjangkau orang-orang yang membutuhkan. Sementara itu, kenaikan suhu musim panas meningkatkan risiko berjangkitnya penyakit menular di antara orang-orang ini,” tambah Marandi.
Menurut Marandi, yang sebelumnya adalah seorang menteri kesehatan di negara itu, mekanisme yang coba diatur oleh UE untuk menghindari sanksi AS tidak cukup untuk menyelesaikan masalah.
“Yang pasti adalah masalah yang terkait dengan memasok makanan dan obat-obatan tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme yang sama sekali tidak memadai dan tidak dapat diandalkan yang ingin anda ciptakan. Seluruh sanksi harus dicabut atau diabaikan, minyak kita diekspor, dan pertukaran perbankan dan keuangan normal dilanjutkan sesuai dengan kesepakatan nuklir untuk menyelesaikan masalah ini,” tulisnya.
Dia menggarisbawahi bahwa rakyat Iran menderita di bawah “sanksi biadab ini sementara mereka yang mengklaim sebagai para pembela hak asasi manusia diam dan terlibat (dalam kejahatan ini).”
Sebelumnya pada bulan Mei, Akademi Ilmu Kedokteran Iran, dalam surat terpisah kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, juga mengeluh bahwa sanksi sepihak Amerika Serikat terhadap negara Iran telah secara signifikan mempengaruhi kemampuan medis Iran. Surat itu mengecam AS karena memblokir aliran bantuan kemanusiaan internasional kepada para korban banjir di Iran.
Pada tahun 2018, Presiden AS Donald Trump secara sepihak mengabaikan perjanjian nuklir 2015 dengan Iran, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), dan memberlakukan kembali sanksi yang dicabut sebelumnya atas Teheran.
Iran telah berulang kali menyatakan kepatuhannya pada ketentuan JCPOA dan meminta penandatangan kesepakatan UE untuk memberikan Teheran mekanisme perdagangan efektif yang melewati sanksi AS. Meskipun upaya Eropa, langkah-langkah yang diusulkan belum membuktikan efektivitasnya. (Althaf/arrahmah.com)
