MEDAN (arrahmah.com) – Rapat paripurna DPRD Sumut akhirnya menyetujui dan merekomendasikan pembentukan tiga provinsi yakni, Provinsi Tapanuli (Protap) Sumatera Tenggara (Sumtra) dan Kepulauan Nias (Kepni) untuk diteruskan ke pemerintah pusat.
BacaJuga
Rapat Paripurna Pemekaran DPRD Sumut ini dipimpin lima pimpinan DPRD Sumut antara lain, Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun yang didampingi empat Wakil Ketua diantaranya Chaidir Ritonga, HM Affan, Sigit Pramono Asri serta Kamaluddin Harahap.
Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Guntur Manurung SE yang menjadi pembuka dalam pemberian pendapat fraksi tersebut. menyatakan, Demokrat menyetujui dan mendukung pemekaran.
Penegasan itu juga diungkapkan wakil ketua komisi B DPRD Sumut, kepada Sumut Pos seusai paripurna. “Demokrat menilai, dari hasil Pansus Pemekaran terhadap tiga daerah tersebut bisa dan layak untuk direkomendasikan menjadi provinsi pemekaran ke pemerintah pusat,” tukasnya.
Akhirnya, kesimpulan bahwa DPRD Sumut menyetujui dan merekomendasikan ketiga provinsi pemekaran tersebut yakni, Protap, Sumtra dan Kepulauan Nias tersebut dibacakan oleh juru bicara Tim Perumus Pemekaran Provinsi DPRD Sumut Richard Eddy M Lingga, sesaat sebelum Rapat Paripurna Pemekaran tersebut berakhir.
Misi Salibis Dibalik Provinsi Tapanuli
Sebelumnya Mantan aktivis Partai Damai Sejahtera (PDS) yang telah masuk Islam Mowo Purwito pernah mengungkapkan bahwa kalangan Kristen ingin berkuasa setelah beberapa kali pemilihan gubernur Sumut mereka kalah. Menurutnya yang bisa dikendalikan sekarang adalah membentuk provinsi sendiri di mana mereka memang kuat di sana. “Memang ada aspirasi berbasis agama,” katanya. Kondisi ini dimanfaatkan pula oleh orang-orang yang memiliki kepentingan lain baik jabatan maupun kekuasaan, apalagi menjelang Pemilu.
Menurut Mowo, pihak PDS sudah lama mendukung Provinsi Tapanuli (Protap). Apalagi beberapa orang PDS memang menang di daerah ini. Malah beberapa waktu lalu seorang calon anggota legislatif PDS berinisial PJS ditangkap aparat kepolisian. Calon dari Langkat, daerah yang bukan termasuk dalam wilayah cakupan Protap ini diduga kuat sebagai pengerah massa sebanyak tiga truk ke Kantor DPRD Sumut di Medan.
Selain itu menurut Ridwan Rangkuti, Pengamat Politik dari USU menyatakan jika di Poso dan Ambon kaum salibis masuk melalui jalan adu domba, maka di Sumut mereka memanfaatkan kaum kapitalis dengan modalnya untuk kepentingan agama. Bukan rahasia umum, beberapa kali agenda besar umat Kristen dilaksanakan di Tapanuli. Bahkan skalanya nasional.
Umat muslim tentu juga masih ingat bagaimana Ketua DPRD Sumatera Utara, Abdul Aziz Angkat harus mangkat. Aksi unjuk rasa anarkis yang dilakukan oleh massa pendukung terbentuknya Provinsi Tapanuli (Protap) di gedung DPRD Sumatera Utara, Selasa (3/2/2010), menghentikan karirnya sebagai Ketua DPRD untuk selamanya.
“Saya menyatakan bahwa, karena ini aspirasi politik, maka saya akan dengan berat hati dan sambil menangis akan meneruskan rekomendasi ini ke pemerintah pusat. Sekali lagi saya katakan, saya atas nama Pemprovsu karena ini aspirasi politik, dengan berat hati dan sambil menangis saya akan teruskan ini ke pusat,” kata Gatot Pujo usai menghadiri rapat paripurna pemekaran di DPRD Sumut, seperti diberitakan Sumut Pos. (voaI/rasularasy/arrahmah.com)
