![Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan (kanan), Presiden Iran Hassan Rouhani (kiri) dan Presiden Rusia Vladimir Putin (tengah) di Sochi, Rusia pada 14 Februari 2019 [Kepresidenan Turki / Anadolu Agency]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2020/08/iran-rusia-turki.jpg?fit=1200%2C800&ssl=1)
DAMASKUS (Arrahmah.com) – Rusia, Turki, dan Iran – yang merupakan trio Astana – telah mengumumkan niat mereka untuk mengadakan putaran lain pembicaraan damai di Suriah, menurut pernyataan bersama setelah pertemuan ketiga Komite Konstitusi Suriah yang diadakan di Jenewa, Selasa (25/8/2020).
Ketiga negara penjamin menyatakan komitmen mereka terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Suriah, setuju untuk “melanjutkan kerja sama untuk pada akhirnya menghilangkan ISIS, Front Al-Nusra dan semua individu, kelompok, usaha dan entitas lain yang terkait dengan Al-Qaeda, ISIS dan kelompok lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Keamanan PBB sambil memastikan perlindungan warga sipil dan infrastruktur sipil sesuai dengan hukum humaniter internasional. ”
BacaJuga
Moskow, Ankara dan Teheran juga mengutuk penyitaan dan transfer pendapatan minyak Suriah antara perusahaan berlisensi AS dan “entitas tidak sah sebagai bagian dari agenda separatisnya”, merujuk pada YPG, cabang Suriah-Kurdi dari kelompok teroris PKK.
Mereka kemudian mengecam “serangan militer ‘Israel’ yang berkelanjutan di Suriah yang melanggar hukum internasional dan hukum humaniter internasional dan merusak kedaulatan Suriah dan negara-negara tetangga serta membahayakan stabilitas dan keamanan di kawasan,” dan menolak “sanksi sepihak yang diadopsi. di tengah pandemi ”yang bertentangan dengan hukum internasional dan hukum humaniter dan Piagam PBB.
Dibentuk tahun lalu dengan putaran pertama pembicaraannya, Komite Konstitusi dianggap sebagai bagian sentral dari rencana perdamaian PBB untuk Suriah, yang ditentukan oleh Resolusi Dewan Keamanan 2254, yang diadopsi pada Desember 2015. Putaran kedua pembicaraan, direncanakan pada akhir November , tidak pernah terwujud karena ketidaksepakatan dalam agenda dan ada penundaan lebih lanjut karena pandemi virus corona.
Pertemuan pertama proses Astana diadakan di Turki pada Januari 2017. Para pihak berpendapat bahwa ini bukanlah alternatif dari Proses Jenewa yang disponsori PBB tetapi upaya pelengkap dalam memfasilitasi itu.
(fath/arrahmah.com)
