KABUL (Arrahmah.id) — Utusan khusus Rusia untuk Afghanistan, Zamir Kabulov, mengatakan bahwa Moskow mungkin akan mengakui pemerintahan kelompok Taliban di Kabul. Rencana disampaikan sekitar dua bulan menjelang peringatan satu tahun berkuasanya kembali Taliban di Afghanistan.
“Ada kemungkinan seperti itu. Syaratnya ditentukan oleh presiden Rusia dan menteri luar negeri,” kata Kabulov kepada saluran TV pemerintah Rusia, Channel One Russia (14/6/2022).
Ia mengatakan Rusia tidak akan ikut-ikutan dengan Amerika Serikat (AS) atau negara-negara lain terkait pengakuan terhadap Taliban di Afghanistan. Menurutnya, Taliban bersedia bekerja sama dengan Rusia dan bertindak sesuai dengan aturan internasional.
Wakil menteri perdagangan Afghanistan bentukan Taliban berencana berkunjung ke Moskow. Lewat kunjungan ini, Afghanistan diyakini hendak membeli beberapa produk Rusia, termasuk biji-bijian.
Setelah penarikan pasukan asing mengakhiri perang 20 tahun di Afghanistan, pemerintah yang sebelumnya didukung Barat runtuh di hadapan Taliban. Namun sejak tahun lalu hingga kini, sebagian besar negara di dunia belum mengakui pemerintahan Taliban.
Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa lebih dari satu juta anak di bawah usia lima tahun di Afghanistan kemungkinan akan menghadapi kekurangan gizi terparah tahun ini. Masalah ini terjadi akibat memburuknya kondisi kehidupan di Afghanistan yang disebabkan kekeringan serta kemiskinan ekstrem.
Kondisi diperparah banyaknya lembaga bantuan yang memotong dana bantuan senilai miliaran dolar ke Afghanistan usai berkuasanya kembali Taliban. Hal ini membuat semakin banyak keluarga di negara tersebut kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Pakistan, salah satu negara tetangga Afghanistan, telah menyerukan komunitas global untuk mencoba berkomunikasi dengan Taliban. Pakistan menegaskan dunia tidak bisa membiarkan krisis kemanusiaan terjadi di Afghanistan.
Namun Menteri Luar Negeri Pakistan Bilawal Bhutto Zardari mengatakan bahwa Taliban juga harus terlebih dahulu memperhatikan kekhawatiran masyarakat internasional, termasuk mengenai keamanan dan hak-hak perempuan. (hanoum/arrahmah.id)