KHARTOUM (Arrahmah.id) – Kepala kelompok paramiliter utama Sudan pada Kamis (14/9/2023) mengancam akan membentuk sebuah otoritas pemerintahan di daerah-daerah yang dikuasai pasukannya jika musuh-musuhnya di militer membentuk sebuah pemerintahan.
Komandan Pasukan Pendukung Cepat (RSF) Mohamed Hamdan Dagalo telah bertempur melawan militer Sudan selama hampir lima bulan dalam sebuah konflik yang telah menghancurkan negara itu dan memicu krisis kemanusiaan.
Bulan lalu, seorang tokoh senior di Dewan Kedaulatan Sudan, yang dikepalai oleh panglima militer Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, mengatakan bahwa sebuah pemerintahan sementara diperlukan.
Pada Kamis, Dagalo, yang dikenal sebagai Hemedti, mengatakan: “Jika tentara membentuk pemerintahan, kami akan segera memulai konsultasi yang luas untuk membentuk otoritas sipil yang asli di daerah-daerah di bawah kendali kami yang luas dengan Khartoum sebagai ibu kota,” lansir Reuters.
Dia menambahkan bahwa setiap langkah tentara untuk membentuk pemerintahan caretaker di pelabuhan Laut Merah di timur Port Sudan akan memecah belah negara.
Sementara RSF telah menyebar ke daerah-daerah pemukiman di seluruh Khartoum dan negara tetangga Bahri dan Omdurman, tentara telah menggunakan keunggulan artileri berat dan serangan udara untuk mencoba mendorong mereka kembali, yang mengakibatkan ratusan korban sipil.
Tentara dan Pasukan Pendukung Cepat mulai bertempur pada 15 April, setelah muncul ketegangan atas integrasi pasukan mereka dalam transisi baru menuju demokrasi. Meskipun beberapa negara telah melancarkan upaya mediasi, tidak ada yang berhasil menghentikan pertempuran. (haninmazaya/arrahmah.id)