DAMASKUS (Arrahmah.com) – Rezim Asad baru-baru ini mulai mengumpulkan tagihan faktur untuk periode di mana selatan Damaskus berada di luar kendali rezim, ketika departemen-departemen pemerintah menghentikan sebagian besar transaksi hukum kecuali tagihan yang diakumulasikan selama bertahun-tahun, dibayarkan.
Abu Al-Khair, seorang penduduk Yalda di Damaskus selatan, mengatakan bahwa rezim baru-baru ini mulai meminta penduduk di daerah itu, untuk membayar tagihan listrik yang diklaim dikeluarkan pada meteran mereka selama bertahun-tahun saat kelompok perlawanan mengendalikan daerah itu. Penduduk menekankan bahwa lembaga-lembaga negara berhenti menyediakan layanan kepada orang-orang selama periode tersebut, lansir Zaman Alwasl (27/11/2019).
“Tagihan ini dimulai dari Desember 2012, ketika rezim menargetkan pembangkit listrik utama di Al-Hajar Al-Aswad, yang merupakan penyalur utama untuk sekitar 50 persen wilayah Yalda, Babbila, dan Beit Sahem. Kota-kota ini hampir seluruhnya terputus, kecuali hanya beberapa jam dalam sehari, ketika mereka menerima listrik dari daerah tetangga dengan kontak langsung, sampai benar-benar terputus pada Maret 2013.” (haninmazaya/arrahmah.com)
