SURABAYA (Arrahmah.com) – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tak memungkiri tindakan penanganan pasca deklarasi penutupan lokalisasi justru tak kalah berat. Begitu pula alih fungsikan lokalisasi Dolly dan Jarak yang akan dijadikan pusat ekonomi. Dalam hal ini, Pemkot Surabaya menganggarkan Rp 16 miliar untuk pembebasan lahan.
Wali Kota mengatakan, anggaran itu melalui perubahan anggaran keuangan (PAK). Rencananya, dalam PAK di DPRD Surabaya akan mengajukan anggaran sebesar Rp 20 miliar untuk pembangunan fisik.
Dalam PAK juga akan ada alokasi untuk pembebasan lahan, rehab masalah sosial dan ekonomi warga. “Dalam satu atau dua minggu ini ada penjajagan mengenai rencana pembangunan gedung sentra pedagangan. Prosesnya pembebasan lahan dulu, setelah itu dibangun gedung enam lantai yang difungsikan sebagai sentra PKL, perpustakaan, ruang komputer dan balai RW. Nanti ada liftnya,” ujar Risma, Jumat (20/6/2014).
Risma mencontohkan, di eks-lokalisasi Sememi dan Klakahrejo pembangunan fisik hingga kini masih berlangsung. Padahal, deklarasi alih fungsi di kedua lokasi tersebut sudah dilakukan sejak akhir tahun lalu. “Artinya, tidak ada sesuatu yang instan. Di samping itu, harga tanah juga melonjak drastis, seperti yang terjadi saat ini di eks-lokalisasi Dupak Bangunsari,” katanya, seperti dikutip dari beritajatim.
Dia juga menegaskan, upaya konkret alih fungsi akan dilakukan saat memasuki bulan Ramadan. Diharapkan, setelah Ramadan sudah tidak ada lagi kegiatan prostitusi di kawasan Dolly maupun Jarak. Jika tetap beroperasi, maka Pemkot Surabaya akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Misalnya, kalau ada kasus traffiicking, maka polisi harus bergerak menangkap para pelaku. Saya sudah meminta petugas kepolisian agar menindak tegas bila masih ada yang tetap beroperasi. Sebelum puasa dana kompenasi diberikan, setelah lebaran nanti tidak ada aktifitas prostitusi sama sekali,” tegas Risma. (azm/arrahmah.com)
