JAKARTA (Arrahmah.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan program baru pemerintah tentang redistribusi aset pada pertemuan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Ma’ruf Amin di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (30/3/2017)
“Bertemu Presiden Jokowi hari kamis jam sepuluh pagi, membahas redistribusi aset,” kata Kiai Ma’ruf saat memimpin rapat pimpinan harian MUI Selasa (4/4) di Kantor MUI, Jl. Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, lansir laman mui.or.id, (10/4)
Kiai Ma’ruf melanjutkan, dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi menyampaikan, redistribusi aset merupakan pengambilalihan lahan-lahan non-produktif oleh pemerintah yang kemudian dihibahkan kepada masyarakat untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.
“Redistribusi aset. Mengambil aset dari konglomerat yang tidak dikelola dengan baik. Akan diberikan kepada ormas, pondok pesantren, maupun koperasi. Syaratnya, harus digarap,” ungkap Kiai Ma’ruf.
Presiden sendiri, tutur Kiai Ma’ruf, mengakui bahwa ketimpangan ekonomi tidak tiba-tiba hadir saat pemerintahannya, namun presiden menuturkan tetap bertanggung jawab terhadap masalah kesenjangan ini. Sehingga, program redistribusi aset adalah salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memangkas kesenjangan tersebut.
Beruntungnya, lanjut Kiai Ma’ruf, program yang dilontarkan Presiden Jokowi tersebut ternyata sejalan dengan rencana Kongres Ekonomi Umat tanggal 22-24 April 2017 di Hotel Grand Sahid Jakarta. Kongres yang diselenggarakan MUI itu bertema Arus Baru Ekonomi Indonesia.
“Setelah dilontarkan tema arus baru ekonomi Indonesia, beliau sangat setuju, beliau mengatakan, akan hadir dalam kongres ekonomi umat,” tambah Kiai Ma’ruf.
Dengan arus baru ini, Kiai Ma’ruf menambahkan, kondisi perekonomian yang selama ini sudah menghasilkan ketimpangan akan dibalik modelnya sehingga terjadi pemerataan. “Melakukan kemitraan dengan pengusaha yang kuat dengan pengusaha yang lemah. Ingin menghilangkan kesenjangan,” kata Kiai Ma’ruf.
Melalui program ini pula, Kiai Ma’ruf ingin bisa menyatukan tujuan pemerintah dan masyarakat. “Keinginan umat dan keinginan presiden, diolah menjadi kepentingan umat. Kita mengubah ekonomi yang sangat tidak menguntungkan menjadi arus baru bagi umat,” lanjut Kiai Ma’ruf.
Kiai Ma’ruf juga berharap, perpaduan redistribusi aset dengan agenda MUI ini bisa menghasilkan program yang menguntungkan rakyat kecil “Membalik kebijakan yang selama ini kurang pro rakyat. Mudah-mudahan saja,” pungkas Kiai Ma’ruf.
(azm/arrahmah.com)
