SANA’A (Arrahmah.com) – Para demonstran Yaman sekali lagi melakukan aksi unjuk rasa di ibukota Sana’a untuk meminta diselenggarakannya pengadilan bagi Ali Abdullah Saleh, Press TV melaporkan.
Pada hari Selasa (29/11/2011), demonstran anti-rezim di Sana’a menuduh Saleh dan para pejabat pemerintah lainnya korupsi.
Demonstrasi serupa juga diselenggarakan di beberapa kota lain di Yaman.
Para demonstran menyatakan Saleh bertanggung jawab atas pembunuhan ratusan orang sejak awal pemberontakan berlangsung pada akhir Januari.
Saleh memindahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden Abdrabuh Mansur Hadi, berdasarkan kesepakatan yang ditengahi oleh Dewan Kerjasama Teluk (Persia). Diktator Yaman menandatangani kesepakatan di ibukota Saudi, Riyadh, pada Rabu pekan lalu.
Berdasarkan kesepakatan itu, Saleh akan mendapatkan kekebalan dari penuntutan sebagai imbalan untuk kemauannya mentransfer kekuasaan. Namun, para demonstran tidak menyepakati diberikannya kekebalan hukum terhadap diktator Yaman, yang putranya dan tiga keponakan masih terus memerintahkan pasukan militer untuk menggasak para demonstran.
Pada hari Sabtu pekan lalu, Hadi mengumumkan 21 Februari sebagai tanggal pemilihan presiden di negara itu, yang akan menjadi yang pertama di Yaman sejak tahun 2006.
Sementara itu, utusan khusus PBB untuk Yaman, Benomar Jamal, mengatakan pada Senin (28/11) bahwa Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon “berkomitmen penuh untuk mendukung transisi pra dan pasca pemilu demi membantu Yaman mengatasi masalah, politik, kemanusiaan, keamanan, dan tantangan ekonomi di masa depan.”
Resolusi Dewan Keamanan PBB 2014, yang disahkan dengan suara bulat pada tanggal 21 Oktober, mengungkapkan “keprihatinan besar” mengenai situasi di Yaman.
Pada hari Senin, Presiden Dewan Keamanan PBB, José Filipe Moraes Cabral, mengatakan, “Para anggota Dewan Keamanan menegaskan bahwa semua yang bertanggung jawab atas kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia [di Yaman] harus bertanggung jawab.”
Wakil presiden Yaman mengangkat kepala koalisi oposisi, Muhammad Basindawa, sebagai perdana menteri baru pada hari Minggu lalu (27/11).
Basindawa bertugas untuk memimpin pembentukan pemerintah persatuan nasional dalam waktu dua minggu. (althaf/arrahmah.com)
