![Perdana Menteri Bahrain dan Putra Mahkota Salman Bin Hamad Al Khalifa menghadiri COP27, di Pusat Konvensi Internasional Sharm El Sheikh Mesir pada 07 November, 2022. [Pengadilan Kerajaan Arab Saudi - Anadolu Agency]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2023/06/raja-bahrain.jpg?fit=1200%2C800&ssl=1)
MANAMA (Arrahmah.id) – Institusi pendidikan Bahrain telah diperintahkan oleh Raja Salman Al Khalifa untuk tidak menerapkan perubahan apa pun pada kurikulum yang “tidak sesuai dengan nilai-nilai nasional Bahrain yang dirancang untuk melindungi agama dan pilar utamanya.”
Menurut Alarabiya News, pengumuman itu datang pada Selasa (6/6/2023) menyusul isu yang diangkat oleh para kritikus mengenai masuknya “Israel” dan perubahan pada peta wilayah “Israel”-Palestina yang diperebutkan.
Sebuah pernyataan dari pemerintah, yang dibagikan secara online, berbunyi, “Yang Mulia memerintahkan Menteri Pendidikan untuk memastikan kurikulum pendidikan mengikuti ajaran Islam, sejalan dengan Piagam Aksi Nasional dan Konstitusi.”
“Yang Mulia menegaskan kembali bahwa agama Islam tidak dapat diganggu gugat dan harus dihormati dan dilindungi dengan segala cara,” tambahnya.
Amandemen yang dibuat untuk mata pelajaran di sekolah dasar termasuk pelajaran tentang normalisasi hubungan antara Negara Teluk dan “Israel” serta penghapusan pelajaran tentang orang Yahudi, lansir BBC Arabic.
Perubahan tersebut memprovokasi para khatib dan ulama, mengeluarkan pernyataan yang meminta Kementerian Pendidikan untuk mempertimbangkan kembali amandemen tersebut, yang mengakibatkan perintah dari Putra Mahkota untuk menangguhkan pelajaran pengajaran tentang “Israel” dan kesepakatan normalisasi.
Bahrain dan “Israel” menandatangani normalisasi kesepakatan Abraham Accords yang ditengahi AS di Washington pada September 2020 dan, sejak itu, mereka telah bertukar diplomat dan menandatangani perjanjian dalam hal keamanan dan perdagangan.
Namun, normalisasi Manama dengan “Israel” terbukti tidak populer secara luas oleh warga Bahrain yang secara rutin mengadakan aksi unjuk rasa menentang keputusan tahun 2020 itu. (zarahamala/arrahmah.id)
