DOHA (Arrahmah.com) – Qatar tidak akan mengekstradisi Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi ke Mesir karena dia bukan teroris tapi seorang lawan politik, kata Menteri Luar Negeri negara itu, Muhammad Bin Abdulrahman Al Thani, Kamis (28/9/2017), sebagaimana dilansir MEMO.
Al-Qaradhawi, ketua Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional, diburu di Mesir karena dia adalah anggota Ikhwanul Muslimin yang sekarang dilarang.
BacaJuga
Syaikh Al-Qaradhawi tidak akan diekstradisi karena dia telah menjadi warga negara Qatar sejak tahun 1970an. Dia juga bukan teroris tapi lawan politik yang memiliki sudut pandang berbeda.
“Informasi yang menyebabkan beberapa negara anggota Dewan Kerjasama Teluk dan Mesir mengklasifikasikan Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris tidak sesuai dengan informasi yang dimiliki Qatar. Karena itu, kami belum mendaftarkan Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris,” tandas Al Thani.
“Kami menampung orang-orang ini sebagai lawan politik. Kami menampung banyak orang yang lain dari berbagai negara dan bukan hanya dari Mesir,” imbuhnya.
Al Thani menjelaskan, “Kami tidak mengizinkan mereka [anggota Ikhwanul Muslimin] untuk terlibat dalam kegiatan politik di Qatar atau membawa negara kita sebagai titik awal untuk menyakiti atau menyerang negara mereka.”
Doha, jelasnya, tidak mendukung Ikhwanul Muslimin, namun pihaknya mendukung rakyat Mesir. Karena alasan inilah, Qatar belum menarik investasinya di Mesir yang jumlahnya mencapai sekitar $ 20 miliar, “karena mereka melayani rakyat Mesir dan berkontribusi untuk menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi Mesir”.
“Qatar meyakini bahwa jika Mesir kuat, hal ini akan memberi dampak positif bagi dunia Arab,” ujar Al Thani.
Al Thani menyebut bahwa Dewan Kerjasama Teluk (GCC) merupakan lembaga yang penting dan menjadi sumber stabilitas di kawasan ini. Dia juga menekankan bahwa Qatar tidak mungkin menarik diri dari Dewan Kerjasama Teluk.
Namun, dia menyebutkan perlu adanya kebutuhan untuk mereformasi Dewan Kerjasama Teluk untuk menghormati kedaulatan negara-negara anggota dan untuk menghindari kebijakan yang memaksakan terhadap negara-negara lain.
Al Thani kembali menegaskan bahwa negaranya siap untuk sebuah dialog tanpa syarat untuk membahas tuntutan negara-negara embargo tanpa konsesi untuk menghormati kedaulatannya.
(ameera/arrahmah.com)
