MOSKOW (Arrahmah.id) — Presiden Rusia Vladimir Putin dilaporkan tengah berkonflik dengan pemimpin Chechnya yang menjadi kantong Muslim di Rusia, Ramzan Kadyrov. Ini terkait dengan persoalan borosnya pembiayaan Moskow yang dialokasikan bagi pasukan itu dalam berperang di Ukraina.
Dilansir Kommersant (27/11/2023), rancangan keputusan pemerintah untuk menyeimbangkan pembukuan telah dikeluarkan untuk wilayah-wilayah termasuk republik Kaukasus, termasuk Chechnya.
Wilayah lain yang diperintahkan untuk mengurangi kesenjangan antara pengeluaran dan pendapatan, atau menghadapi pemotongan subsidi, termasuk Ingushetia dan Dagestan di Kaukasus Rusia, serta Tuva, di Siberia selatan, yang menyediakan banyak pasukan untuk perang.
Chris Weafer, CEO konsultan strategis Macro-Advisory Ltd., mengatakan bahwa Kremlin mengirimkan pesan kepada daerah-daerah yang boros bahwa Kementerian Keuangan Rusia “telah berusaha keras sepanjang tahun tentang perlunya menegakkan disiplin belanja di semua bidang anggaran.
“Beberapa wilayah selalu mengambil posisi bahwa mereka memiliki kepentingan politik khusus, seperti Dagestan dan Chechnya, dan mengandalkan Kremlin untuk memblokir kritik atau tindakan apa pun untuk memotong subsidi dari kabinet,” katanya kepada Newsweek (28/11).
“Ini adalah pesan bagi Kremlin dan juga bagi daerah-daerah yang disebutkan, jika Anda ingin disiplin anggaran maka berhentilah memberikan perlindungan pengecualian belanja ke daerah-daerah tersebut.”
Langkah ini menyusul laporan bulan lalu bahwa Rusia bisa saja gagal mencapai target pendapatannya pada tahun 2024 dan terpaksa menaikkan pajak bisnisnya di tengah membengkaknya biaya militer dan dampak sanksi Barat.
Weafer mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan dengan latar belakang penerimaan pajak minyak yang lebih rendah dari perkiraan untuk tujuh bulan pertama tahun 2023, di mana anggaran federal Rusia berada dalam “masalah besar” menjelang bulan Juli. .
“Defisit pertengahan tahun adalah 2,5% dari PDB, meskipun sejak saat itu harga ekspor minyak yang lebih tinggi, pengumpulan pajak yang lebih baik, dan devaluasi mata uang telah menjadikan anggaran berada dalam target defisit,” tambahnya.
Dengan situasi ini, Kementerian Keuangan Rusia telah menyesuaikan anggarannya sepanjang tahun dengan penekanan pada dukungan kompleks industri militer untuk upaya perangnya. Kommersant melaporkan gubernur 8 wilayah Kaukasus telah diminta menandatangani janji pengeluaran hingga 18 Desember.
“Menteri Keuangan (Anton Siluanov) sudah cukup tidak bisa tidur pada tahun ini dan mendorong setiap peluang untuk disiplin anggaran di semua bidang,” ungkap Weafer lagi. (hanoum/arrahmah.id)