BacaJuga
JAKARTA (Arrahmah.com) – Pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Puan Maharani yang berharap agar Sumatera Barat (Sumbar) menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila dinilai keliru. Puan diminta untuk meminta maaf.
Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama mengatakan, tidak elok jika persoalan ini didiamkan dan menjadi bola liar konsumsi politik, apalagi ini musim Pilkada. Makanya, kedua belah pihak, baik itu masyakat Minang dan Puan haruslah berlapang dada.
“Yang lebih penting Mba Puan meminta maaf atas kesalahpahaman ini” imbaunya dalam keterangan persnya, sebagaimana dilansir rri.co.id, Selasa (8/9/2020).
Haris mengatakan, warga Minang bakalan memaafkan jika Puan bersedia meminta maaf. Sebab jika masalah tersebut didiamkan, nantinya akan ditafsir secara politis yang dapat mengakibatkan konflik.
“Karena itu saya meminta sebagai Warga Minangkabau, masalah ini untuk segera dituntaskan melalui etika dan adab yang bersandar pada syariah, tidak perlu ada pembelaan berlebihan,” ujar Haris.
“Mari kita jaga kerukunan bangsa ini dan tidak terpecah belah dengan teks-teks politik yang bisa merusak,” imbuhnya.
Haris menegaskan, Pancasila dan orang Minang tentu tidak dapat dipisahkan. Sebab intisari sila-sila dalam Pancasila juga bagian dari artikulasi nilai-nilai budaya dan adat Minangkabau.
“Tentu saja keliru memonopoli rasa pancasilais hanya hidup dalam partai politik,” tandasnya.
Menurut Haris, tidak elok jika partai politik menjadikan isu pancasilais sebagai jargon. Terlebih membumikan nilai-nilai Pancasila itu sudah menjadi tugas negara, dan partai politik.
“Tidak perlu melakukan monopoli isu tentang pancasila, karena justru akan menjadi alat politik yang bisa merusak Pancasila itu sendiri,” pungkasnya.
Diketahui, Puan menyinggung soal Pancasila dan Sumatera Barat saat mengumumkan calon kepala daerah dari PDIP untuk Pilkada 2020, Rabu, 2 September 2020. Di acara yang sebetulnya rapat virtual itu, Ketua DPR ini awalnya mengumumkan pasangan calon yang direkomendasikan PDIP maju di Pilkada 2020 Sumatera Barat. Mereka ialah politikus Demokrat Mulyadi dan Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni.
“Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila,” kata Puan setelah mengumumkan rekomendasi itu. Kalimat bernada harapan inilah yang memicu polemik setelahnya.
Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga menyinggung Sumatera Barat dalam pidatonya di acara itu. Ia mengaku bertanya-tanya soal penyebab PDIP sulit menang Pilkada di Sumbar. Meskipun, kata dia, PDIP sudah mulai memiliki kantor DPC dan DPD di Bumi Minangkabau itu.
“Saya pikir kenapa ya, rakyat di Sumbar itu sepertinya belum menyukai PDI Perjuangan,” kata Megawati.
Sebelumnya, Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) melaporkan Puan Maharani ke Bareskrim Polri pada Jumat (4/9/2020). Selain laporan ke polisi, perkumpulan ini berencana melaporkan Puan ke Majelis Kehormatan DPR.
Salah satu perwakilan, David, mengatakan PPMM tidak terima Puan melontarkan harapan agar Sumatera Barat menjadi provinsi pendukung negara Pancasila. Ia menganggap pernyataan Puan tersebut telah menyinggung masyarakat Minangkabau.
(ameera/arrahmah.com)
