PADANG (Arrahmah.com) – Sekretaris Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jakarta Gunawan Sumantri, menyatakan program Keluarga Berencana (baca: depopulasi, Red.) musti menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah.
“Program KB harus menjadi prioritas pemerintah, sebeb jika program tersebut tidak berhasil maka akan ada efek domino bagi kesejahteraan rakyat baik dari bidang ekonomi, sosial, hingga kriminalitas,” kata Gunawan, di Padang, Jumat (17/6/2011), usai pembukaan musyawarah daerah ke 10 PKBI Sumatera Barat.
Ia menambahkan, saat ini saja jumlah penduduk indonesia yang menduduki posisi lima dunia dengan penduduk mencapai 2,6 juta jiwa, jika dibiarkan maka jumlah penduduk tersebut dapat naik 100 persen dalam beberapa tahun yang akan datang.
Gunawan melihat sejak era reformasi program KB yang sudah dirintis pada masa lalu mulai dilupakan, meskipun sudah ada undang-undang (UU) nomor 05 tahun 2009 mengenai pembangunan keluarga sejahtera.
Pemindahan tanggung jawab program KB dari pemerintah pusat ke daerah menjadikan program tersebut terbengkalai, karena kurangnya anggaran untuk menjalankan program ini.
“Dulu program KB dibiayai pemerintah pusat, dan sekarang semuanya di serahkan pada pemerintah kabupaten dan kota, dengan anggaran yang terbatas, sehingga program ini menjadi seperti terabaikan,” jelas Gunawan.
Gunawan menambahkan, ini dapat terlihat di Sumbar, dimaman terjadinya peningkatan angka kelahiran pada tahun 2010 yang mencapai 3,4 juta jiwa pertahun, dibanding sebelumnya hingga tahun 2009 yang hanya 3,2 juta jiwa.
Secara nasional, berdasarkan Fertility Rate (TFR) (rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya,red) statistik pada orde baru saat program KB ini gencar dilakukan dan masih didanai pusat jumlah penduduk pertahunya hanya 2,1 juta jiwa, dan saat ini sudah mencapai 2,6 juta jiwa, dengan demikian sejak era reformasi pertumbuhan penduduk di Indonesia tiap tahunya mencapai 6.000 jiwa.
PKBI melihat program KB ini harus kembali menjadi prioritas dengan penambahan anggaran di instansi terkait, serta kecukupan sarana dan prasarana untuk kegiatan ini.
“Jika tetap tidak menjadi prioritas, dan tanpa adanya KB ini, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai lima hingga enam persen pertahunya akan sia-sia, karena angka kemiskinan tetap akan tinggi akibat jumlah kelahiran ini,” tegas Gunawan. (ant/arrahmah.com)
