WASHINGTON (Arrahmah.com) – Penyelidikan Senat AS menemukan program besar intelijen pemerintah adalah sebuah birkokrasi yang bengkak dan melanggar kebebasan sipil.
Laporan tersebut adalah sebuah evaluasi tajam tentang apa yang Departemen Keamanan Dalam Negeri AS telah mengangkatnya sebagai “mahkota permata” upaya-upaya keamanannya.
Laporan itu menggarisbawahi kenyataan bahwa program-program keamanan Nasional Washington cenderung tumbuh tidak menyusut, bahkan disaat uang mereka dan tenaga kerja mereka jauh dari melampaui subjek “terorisme” yang sebenarnya. Banyak dari dana milyaran dolar dihabiskan untuk memerangi “kejahatan” lokal.
Subkomite Senat Keamanan Dalam Negeri AS meninjau ulang lebih dari 600 upaya program intelijen dan menemukan birokrasi yang sangat besar mengelilingi program tersebut yang hampir tidak menghasilkan apa-apa dalam hal mencegah “ancaman terorisme.”
“Penyelidikan subkomite bisa mengidentifikasi tidak ada laporan yang menemukan ancaman ‘teroris’, juga tidak bisa mengidentifikasi kontribusi seperti perpaduan pusat pelaporan yang dibuat untuk mengacaukan komplotan ‘teroris’ aktif,” kata laporan itu.
“Ketika pusat-pusat perpaduan (intelijen) menangani ‘terorisme’, mereka terkadang melakukannya dengan cara-cara yang melanggar kebebasan sipil,” AP melaporkan.
Sebagian dari pusat-pusta intelijen itu bahkan memata-matai masyarakat Muslim Amerika dan buku-buku rekomendasi mereka. Tidak ada bukti kegiatan kriminal yang pernah ditemukan, tetapi pemerintah menyimpan informasinya, yang seharusnya mereka dilarang melakukannya untuk kegiatan Amandemen Pertama.
Meskipun kritikan tajam dari Senat tentang penyalahgunaan dan pemborosan besar-besaran program tersebut, namun Kongres AS nampaknya tidak akan menarik program itu untuk alasan politik. (siraaj/arrahmah.com)
