DAMASKUS (Arrahmah.com) – Media Arab dan internasional telah menyebarkan laporan mengejutkan yang dirilis oleh harian Inggris, Guardian, yang mengungkapkan bahwa PBB telah memberikan kontrak senilai jutaan dollar untuk orang-orang yang dekat dengan Bashar Asad sebagai bagian dari program bantuan.
Pengamat dan ahli ekonomi Dr. Hussein Al-Ammash menjelaskan bahwa bantuan ke daerah yang telah dibebaskan sangat sulit untuk masuk karena harus melewati lembaga rezim. Selain itu PBB belum mengakui kontrol oposisi atas daerah yang dibebaskan.
Dr. Ammash menjelaskan bahwa rezim Suriah selalu memberikan syarat bahwa Bulan Sabit Merah Suriah harus menjadi mediator utama untuk menyalurkan bantuan, hal ini memicu dugaan bahwa organisasi tersebut menjadi salah satu cabang intelijen, lansir Zaman Alwasl pada Sabtu (3/9/2016).
Semua kondisi ini merampas bantuan untuk orang-orang yang sangat membutuhkan dan bantuan didistribusikan kepada orang-orang yang tinggal di daerah yang dikuasai oleh rezim yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan. Para pengamat dan ahli memperkirakan bantuan yang dicuri mencapai 2-3 miliar dollar dan uang tersebut membantu rezim Asad dalam mendanai perang melawan rakyat Suriah.
Ekonom merinci bahwa alasan utama di balik korupsi itu adalah PBB membutuhkan “izin” dari rezim untuk bisa memberikan bantuan, dan ini merupakan upaya pembenaran bahwa rezim merupakan penguasa resmi negara.
“Saya tidak berpikir tujuan laporan Guardian adalah peringatan tentang tingginya jumlah uang termasuk dalam kontrak, tapi bertujuan untuk menarik perhatian atas pengabaian dan kecerobohan dari PBB dalam krisis Suriah,” ujar Dr. Ammash.
Ammash menyebutkan bahwa PBB harus menghentikan proyeknya di Suriah dan membatasi mereka untuk mengelola bantuan di daerah bencana, karena menjaga protek di dalam negeri akan memberikan rezim jutaan dollar dan memberikan posisi yang sah. Laporan oleh Guardian menyebutkan bahwa PBB memiliki kontrak dengan lembaga milik Asma Al-Asad dan Rami Makhlouf.
Ia melanjutkan bahwa ada dua jenis bantuan, pertama adalah bantuan pembangunan, yang mengambil jalur formal dan anggaran ditentukan terlebih dahulu yang biasanya berada di angka jutaan dollar. Namun, bantuan terbesar adalah bantuan yang didistribusikan yang biasanya mencapai miliaran dollar dan di sini korupsi berlangsung dari kepala PBB hingga mencapai negara-negara tuan rumah yang menerima pengungsi, dan akhirnya tidak lebih dari 40% anggaran yang dialokasikan mencapai orang-orang yang membutuhkan, lansir Zaman Alwasl.
Yunus Karim, seorang jurnalis dan penulis Suriah menyebutkan bahwa sebagian besar karyawan PBB di Suriah terutama setelah revolusi, ditunjuk oleh Departemen Liar Negeri dan cabang keamanan lainnya.
Dia menambahkan bahwa ada kedekatan antara pejabat rezim dan badan-badan yang berafiliasi dengan PBB, salah satunya adalah Program Pangan Dunia (WFP).
“Badan keamanan menentukan daerah-daerah yang membutuhkan bantuan dan jumlahnya, serta nama-nama organisasi yang harus menerima bantuan. Dia menyebutkan bahwa organisasi-organisasi PBB hanya mengirimkan bantuan ke daerah bencana melalui titik persimpangan yang dikendalikan oleh rezim, meskipun banyak titik persimpangan milik oposisi yang tersedia dan dengan biaya yang lebih rendah dan lebih dekat.”
Al-Karim menjelaskan bahwa tawaran dan penawaran hanya dilakukan dengan tokoh-tokoh rezim yang mengawasi pelayanan dan pekerja mereka adalah loyalis rezim. Selain itu organisasi-organisasi PBB tidak memiliki kontrak atau kesepakatan apapun dengan badan-badan yang terpisah dari rezim. Itu semua menunjukkan bahwa PBB telah membantu rezim dalam mencari ekonomi alternatif. (haninmazaya/arrahmah.com)
