DAMASKUS (Arrahmah.id) – Kelompok perlawanan Suriah menunjuk Mohammed al-Bashir sebagai Perdana Menteri transisi Suriah, setelah tumbangnya rezim Bashar al-Assad.
Penunjukan ini terjadi sebagai bagian dari langkah transisi yang dimulai oleh kelompok milisi Hai’ah Tahrir Syam (HTS), yang berperan signifikan dalam menggulingkan rezim yang telah berkuasa selama lebih dari dua dekade itu.
Al Bashir, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Pemerintah Keselamatan, diharapkan dapat membawa stabilitas pada masa transisi ini.
Proses penunjukan Al Bashir tidak lepas dari berbagai pertemuan penting yang dilakukan oleh pemimpin HTS, Abu Mohammed Al Jaulani, dengan tokoh-tokoh oposisi seperti Perdana Menteri Mohammed Al Jalali dan Wakil Presiden Faisal Mekdad.
Pertemuan ini bertujuan untuk merumuskan strategi pemerintahan transisi dan memastikan peralihan kekuasaan berlangsung dengan lancar.
Al Bashir menyatakan, “Komando umum telah menugaskan kami untuk menjalankan pemerintahan transisi hingga 1 Maret,” pernyatannya menegaskan pentingnya periode ini bagi rakyat Suriah untuk membentuk tata pemerintahan yang lebih inklusif dan demokratis.
Pemerintahan transisi di bawah Mohammed Al Bashir dijadwalkan berlangsung hingga 1 Maret 2025. Dalam konteks ini, Al Bashir diharapkan untuk berfokus pada pengelolaan pemerintahan dan upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat setelah bertahun-tahun konflik.
Sebelum ditunjuk untuk menjadi PM transisi Suriah, Mohammed Al-Bashir telah menjabat sebagai kepala Pemerintah Keselamatan di wilayah barat laut Suriah yang dikuasai oleh kelompok perlawanan Suriah. Al-Bashir juga pernah menjabat sebagai Menteri Pembagunan.
Pada Selasa (10/12/2024), sebuah sumber di dalam departemen urusan politik Pemerintah Keselamatan mengatakan kepada AFP, bahwa Al-Bashir akan mengepalai pemerintahan transisi.
Pemerintah Keselamatan merupakan pemerintahan yang didirikan di Idlib pada tahun 2017 oleh kelompok perlawanan Suriah. Pemerintah Keselamatan memiliki kementerian, departemen, otoritas peradilan, dan sistem keamanan sendiri.
Tujuan pendirian adalah untuk membantu penduduk di daerah yang dikuasai kelompok perlawanan Suriah yang terputus dari layanan pemerintah.
Sejak saat itu, Pemerintah Keselamatan telah mulai memberikan bantuan di Aleppo, kota besar pertama yang jatuh dari tangan pemerintah setelah pasukan perlawanan Suriah memulai serangan mereka baru-baru ini. (Rafa/arrahmah.id)
