JAKARTA (Arrahmah.id) – Presiden Joko Widodo menyatakan tidak akan ada subsidi untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Meski demikian, Presiden belum mengetahui berapa tarif KA Cepat itu nanti.
“Tidak ada subsidi. Nanti yang menentukan (tarif) juga manajemen Kereta Cepat, berdasarkan juga nanti tentu saja dikonsultasi dengan Kementerian Perhubungan,” ujar Presiden dalam keterangannya di Stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (13/9/2023).
“Semuanya ada kalkulasinya, semuanya ada hitung-hitungannya mestinya. Tapi apa pun, yang paling penting kita ingin mendorong agar masyarakat berpindah dari mobil ke transportasi massal,” kata Presiden saat ditanya terkait tarif non-subsisi yang berpotensi mahal.
Menurut Presiden, pengoperasian KA Cepat Jakarta akan ditentukan manajemen PT KCIC. Namun, ia tidak mendesak pihak pengelola untuk mengoperasikan kereta tersebut segera.
“Jangan dipikir nanti saya mengejar-ngejar. Yang menentukan tetap dari manajemen kereta cepat,” ucapnya.
Rencananya, KA Cepat Jakarta-Bandung akan mulai beroperasi pada 1 Oktober 2023. Pengoperasian akan dilakukan secara bertahap mulai dari delapan perjalanan kereta di bulan Oktober.
Bulan November akan bertambah menjadi 28 perjalanan kereta dan pada Desember 40 perjalanan kereta. Sementara, di Januari 2024, KA Cepat diperkirakan sudah mencapai 68 perjalanan kereta.
(ameera/arrahmah.id)
