MINDANAO (Arrahmah.com) – Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, telah menandatangani undang-undang yang mengesahkan wilayah otonomi bagi Muslim Filipina guna menyelesaikan konfrontasi militer yang telah berlangsung hampir setengah abad di Filipina selatan.
Juru bicara kepresidenan, Harry Roque dan Bong Go, mengatakan kepada wartawan pada Kamis (26/7/2018) malam bahwa Duterte menandatangani RUU yang mengesahkan wilayah yang disebut Bangsamoro.
Kesepakatan otonomi, yang telah dinegosiasikan selama lebih dari dua dekade tersebut, diratifikasi awal pekan ini oleh Majelis Kongres.
“Kami mengumumkan bahwa presiden baru saja menandatangani BOL menjadi undang-undang,” kata Roque melalui pesan singkat, mengacu pada hukum yang berlaku di Bangsamoro, sebagaimana dilansir Daily Sabah.
Duterte menandatangani undang-undang untuk Daerah Otonom Muslim Bangsamoro di Mindanao, ia memenuhi janji yang telah dibuatnya.
“BBL telah ditandatangani,” kata Duterte selama acara di Zamboanga provinsi Sibugay.
“Tapi saya masih akan kembali karena saya masih harus melakukan perundingan dengan Jaafar dan Murad,” tambahnya.
Duterte merujuk pada Wakil Ketua Pembebasan Islam Moro (MILF) untuk Urusan Politik Ghadzali Jaafar dan ketua Murad Ebrahim.
Presiden juga mengatakan dia ingin berbicara dengan ketua pendiri Moro National Liberation Front (MNLF), Nur Misuari, untuk membuat perjanjian damai yang dapat direalisasikan pada akhir tahun ini.
“Nur, jika kamu mengganggap saya adalah saudara dan mendengarkan ucapan saya ini, maka mari kita berbicara karena kita sudah tua. Bertarung bukan lagi pilihan untuk kita,” katanya.
MILF adalah kelompok yang memisahkan diri dari MNLF. Kedua kelompok tersebut telah mengobarkan perjuangan bersenjata melawan militer Filipina sejak akhir 1960-an. Sementara pembentukan Daerah Otonomi Muslim saat ini di Mindanao (ARMM) adalah hasil negosiasi antara pemerintah dan MNLF.
Wakil Ketua MILF, Jaafar, awal pekan ini menyatakan optimismenya bahwa MILF dan MNLF dapat bekerja sama untuk membentuk pemerintahan Bangsamoro.
Langkah ini diambil untuk memberikan otonomi yang lebih luas bagi Bangsamoro – sebuah istilah kolektif untuk Muslim Filipina – akan menggantikan ARMM yang ada dengan Daerah Otonom Bangsamoro – sebuah wilayah dengan kekuatan politik dan fiskal yang lebih besar, termasuk dana hibah tahunan yang lebih besar yang setara dengan lima persen dari total pengumpulan pendapatan internal nasional. (Rafa/arrahmah.com)
