JAKARTA (Arrahmah.id) – Kalangan pengusaha di Indonesia geram dengan tingkah laku aksi premanisme yang kerap mengatasnamakan Organisasi Masyarakat, Mereka kerap melakukan pemalakan hingga melakukan pungutan liar (Pungli).
Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengungkapkan perintah presiden bahwa untuk menindak hal-hal terkait pungli.
“Presiden perintahkan untuk tadi perintahkan TNI-Polri untuk melihat seperti itu. Kita harus tindak hal semacam itu, dan nanti dipelajari dengan baik, pokoknya harus baik,” kata Luhut di Kantor Presiden, Rabu (19/3/2025).
Sebelumnya, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani mengungkapkan bahwa banyak pelaku pemalakan atau ormas merupakan orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan mencari celah dari proyek-proyek yang ada.
“Kebanyakan mereka tuh kan nggak punya kerjaan ya. Jadi cari-carinya kayak begitu,” ungkap Hariyadi, lansir CNBC Indonesia, Selasa (4/3/2025). lapangan pekerjaan di situ,” ujar Rosan saat ditemui di Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Selain itu, Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengungkapkan, menjelang masa-masa tertentu, seperti Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Idul Fitri, oknum-oknum ormas ini meminta jatah Tunjangan Hari Raya atau THR.
Karena permasalahan ini sudah berlarut-larut, Hariyadi mengatakan, sebagian pengusaha memberikan THR kepada Ormas sebagai langkah antisipasi agar bisnis tetap berjalan lancar.
“Tapi kembali lagi, situasi dan kondisi tiap daerah beda-beda,” ungkapnya.
Aksi permemanisme ini juga disebut kerap menyebabkan gagalnya realisasi investasi. Sehingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani membutuhkan diskusi yang baik antar semua pihak.
“Kalau saya lihatnya perlu ada diskusi yang lebih baik lah. Kan yang penting kalau ada investasi masuk ini, kalau semuanya lancar, semuanya damai, itukan juga menciptakan lapangan pekerjaan di situ,” ujar Rosan saat ditemui di Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Ia pun menjelaskan bahwa komunikasi antar kementerian yang dipimpinnya dengan masyarakat sekitar perlu ditingkatkan. Pasalnya investasi bukan hanya menciptakan lapangan pekerjaan baru, namun juga banyak simpul ekonomi di kawasan ekonomi khusus tersebut.
(ameera/arrahmah.id)
