JAKARTA (Arrahmah.com) – Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda (PP) Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai, kekerasan yang dialami etnis Rohingya di Myanmar bukan konflik, namun pembantaian. Sayang dunia seolah tidak mampu berbuat apa-apa atas pembantaian yang sudah lama berlangsung. Karena dunia hanya sekedar bersikap menunjukkan Keprihatinan dan empati basa-basi dalam pergaulan diplomasi perdamaian dunia.
“Tahun 2012 yang lalu, saya bersama delegasi Religion for Peace sempat mencoba mediasi dialog dan masuk Ke Camp pengungsian etnis Rohingya, namun tidak bisa,” kata Dahnil di Jakarta, Rabu (30/8/2017).
Menurutnya, sudah lama berbagai mediasi dialog dan lobby terhadap pemerintah Junta Militer sampai dengan pemerintah hasil pemilu saat ini yang dikendalikan oleh peraih hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, dilakukan untuk mengatasi pembataian yang dialami etnis Rohingya. Namun upaya tersebut selalu gagal dan tidak berbuahkan hasil yang signifikan bagi perdamaian dan penghentian kekerasan kepada Etnis Rohingya.
“Jadi menurut saya yang paling dibutuhkan saat ini, oleh etnis Rohingya yang sedang dihadapkan dengan fakta pembantaian oleh militer Myanmar bukan bantuan logistik dan kesehataan. Tapi, tekanan politik dari dunia terhadap pemerintah Myanmar yang sedang melakukan pembantaian,” paparnya.
Menrut Dahnil, PBB seharusnya menekan Myanmar secara Politik, menghukum. Karena telah terang melakukan kejahatan kemanusiaan secara brutal, dan seolah dunia melegalkan pembantaian tersebut.
Dia mengharapkan pemerintah Indonesia bisa memimpin menyampaikan sikap tegas dan terang dalam bentuk tekanan politik luar negeri dengan menghimpun negara-negara yang peduli dengan tragedi Kemanusiaan di Myanmar.
“Pemerintah Indonesia untuk tegas misalnya melakukan peringatan diplomasi yang keras misalnya dengan menarik Dubes RI dari Myanmar, dan meminta Dubes Myanmar di Indonesia untuk meninggalkan Indonesia selama prilaku “legalisasi” pembantaian etnis Rohingya dihentikan dan menemukan jalan damai,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Dahnil, dalam sidang khusus ASEAN juga agar Indonesia mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan ASEAN dan menghimpun Negara-Negara yang menjunjung tinggi HAM untuk melakukan embargo terhadap Myanmar.
“Political diplomacy pressure seperti ini agaknya belum dilakukan oleh dunia, termasuk oleh Indonesia,” tandasnya.
Dahnil menyarankan Pemerintah Indonesia menginisiasi upaya ini.
(ameera/ht/arrahmah.com)
