JAKARTA (Arrahmah.id) – Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menanggapi rencana Mabes Polri yang akan memetakan masjid-masjid di Indonesia demi mencegah paham radikal dan ekstrem.
KH Ma’ruf menjelaskan, penanganan radikalisme di rumah ibadah bisa merujuk pada Peraturan Bersama Menteri (PBM) tentang rumah ibadah.
“Sebenarnya kan pengaturan rumah ibadah sudah ada aturannya. Itu peraturan bersama Menteri Agama dan Mendagri. Sebenarnya PBM itu merupakan kesepakatan majelis agama bagaimana menangani (radikalisme),” kata KH Ma’ruf Amin di sela-sela kunjungannya di Makassar, Senin (31/1/2022), lansir Detik.com.
KH Ma’ruf mengatakan, PBM itu memuat soal pengawasan rumah ibadah di Indonesia.
Karena itu, lanjutnya, sepanjang aturan ini dijalankan, konflik antar-rumah ibadah dan kekhawatiran soal munculnya radikalisme dapat dihindari.
“Karena sudah detail, jadi solusinya sudah dibuat, tapi kadang-kadang orang tidak patuh, nah kalau tidak patuh ditegakkan hukumnya law and enforcement-nya,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Keamanan Negara Badan Intelijen dan Keamanan Polri Brigjen Umar Effendi mengungkap pihaknya bakal memetakan masjid guna mencegah penyebaran paham radikal.
Polri berencana melibatkan Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme (BPET) Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk kegiatan tersebut.
“Kemarin kita juga sepakat dalam diskusi, mapping masjid, Pak, mohon maaf di masjid ini juga sekarang warnanya juga macam-macam ada yang hijau, ada yang keras, ada yang semikeras, dan sebagainya. Nah ini juga menjadi perhatian khusus kita semua,” kata Umar dalam kegiatan Halaqah Kebangsaan MUI, Kamis (27/1).
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) tak sepakat dengan rencana Polri memetakan masjid dalam upaya mencegah paham radikalisme dan terorisme.
JK menegaskan tak ada paham radikalisme yang pernah mengacau negara lewat masjid.
“Tidak ada yang pernah mengacau negara itu lewat masjid. Tak pernah ada dibaiat di masjid, macam-macam,” tegas JK seusai salat Jumat dan silaturahmi dengan Pengurus Masjid Al-Markaz Al-Islam di Makassar, Jumat (28/1).
JK mengatakan aksi radikalisme justru berasal dari rumah kontrakan, seperti aksi-aksi pembuatan bom, membentuk kelompok-kelompok dan jaringan, bahkan membuat aksi radikalisme. Atas hal itu, JK mendorong untuk memeriksa semua rumah kontrakan.
“Kalau masalahnya begitu, periksa semua rumah-rumah kontrakan,” tegas JK lagi.
(ameera/arrahmah.id)
