![Politisi sekaligus pemimpin oposisi Partai Buruh Inggris, Keir Starmer. [Foto : Mirror]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2023/10/Politisi-HAM-Inggris-Dukung-Israel-Putus-Aliran-Air-dan-Listrik-di-Gaza.webp?fit=1200%2C675&ssl=1)
LONDON (Arrahmah.id) — Politisi sekaligus pemimpin oposisi Partai Buruh Inggris, Keir Starmer, pada Rabu (11/10/2023) menyatakan dukungannya terhadap hak Israel untuk memutus pasokan air dan listrik bagi warga Palestina di Gaza.
Berbicara kepada lembaga penyiaran Inggris LBC, seperti dilansir Middle East Eye (11/10), Starmer, yang merupakan mantan aktivis HAM dan kandidat terdepan untuk memenangkan pemilihan umum berikutnya, menyalahkan kejadian yang terjadi saat ini di Palestina – Israel kepada kelompok perlawanan Palestina Hamas.
BacaJuga
Komentarnya muncul ketika Israel membombardir warga Gaza sebagai kampanye pengeboman paling intens dalam sejarah, dengan setidaknya 1.200 warga Palestina tewas sepanjang pekan ini.
Kehancuran ini terjadi setelah pejuang Palestina melancarkan serangan paling mematikan terhadap Israel dalam beberapa dekade pada hari Sabtu, menewaskan lebih dari 1.200 orang dan menyandera puluhan orang dalam serangan multi-cabang.
Selama wawancara dengan Nick Ferrari dari LBC pada hari Rabu, Starmer ditanya apakah pengepungan dan pemutusan pasokan air dan listrik ke wilayah yang terkepung merupakan respons yang proporsional terhadap serangan pejuang Palestina di Israel selatan.
Mantan pengacara HAM tersebut menjawab: “Saya pikir Israel mempunyai hak tersebut, ini adalah situasi yang sedang berlangsung, jelas semuanya harus dilakukan sesuai hukum internasional tetapi saya tidak ingin menyimpang dari prinsip-prinsip inti bahwa Israel mempunyai hak untuk membela diri.”
Starmer tidak menguraikan bagaimana metode hukuman kolektif, seperti penarikan pasokan air ke wilayah perkotaan besar, dapat dilakukan sesuai hukum internasional.
Middle East Eye menghubungi tim komunikasi Partai Buruh untuk mengklarifikasi posisinya mengenai hukuman kolektif. Namun belum ada respon dari pihak Partai Buruh.
Penggunaan kelaparan penduduk sipil sebagai metode peperangan dilarang berdasarkan hukum kebiasaan internasional.
Dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke Middle East Eye pada Rabu sore, Jaringan Buruh Muslim (LMN) menggambarkan komentar Starmer sebagai dukungan terhadap “rencana hukuman kolektif terhadap 2,2 juta orang di Jalur Gaza.
“Hukuman kolektif adalah kejahatan perang. Pemutusan aliran listrik dan air ke rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan adalah kejahatan perang,” kata organisasi tersebut, seraya menambahkan: “Tidak ada pemerintah, tidak ada tentara, dan tidak ada negara yang bisa berada di atas hukum internasional.
“Kami meminta Anda secara langsung, Sir Keir: mencabut komentar Anda, meminta maaf kepada warga Palestina, dan segera bertemu dengan perwakilan dan organisasi Palestina di Inggris, LMN, dan Dewan Muslim Inggris.”
Komentar Starmer juga dikutuk oleh aktivis sayap kiri, termasuk penulis Alex Nunns, mantan penulis pidato pendahulu Starmer, Jeremy Corbyn.
“Keir Starmer mengatakan Israel ‘memiliki hak’ untuk melakukan pengepungan, memutus aliran listrik dan air ke Gaza. Namun kenyataannya tidak, hukuman kolektif terhadap warga sipil adalah kejahatan perang,” tulis Nunns di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.
“Puluhan ribu warga sipil mungkin terbunuh dalam beberapa bulan mendatang dan Keir Starmer terus mendorongnya,” tambahnya.
Sementara itu, Corbyn mengutuk serangan Palestina terhadap Israel selatan dan reaksi Israel setelahnya.
“Serangan mengerikan terhadap warga sipil di Israel sangat menyedihkan. Hal ini tidak bisa membenarkan pembunuhan tanpa pandang bulu terhadap warga Palestina, yang membayar harga atas kejahatan yang tidak mereka lakukan,” tulisnya di X pada hari Selasa.
“Setengah dari populasi Gaza adalah anak-anak. Terjebak di penjara terbuka tanpa makanan, air, gas atau listrik, mereka menyaksikan rumah mereka berubah menjadi puing-puing tanpa tujuan.”
Menurut Pasal 33 Konvensi Jenewa IV: “Hukuman kolektif dan semua tindakan intimidasi atau terorisme dilarang.”
Hukuman kolektif juga dilarang berdasarkan hukum kebiasaan internasional, menurut Komite Palang Merah Internasional.
Gaza adalah rumah bagi lebih dari 2,3 juta orang, yang saat ini tidak memiliki jalan keluar dari wilayah tersebut karena semua jalur keluar dari wilayah tersebut diblokir. Israel telah berulang kali mengebom satu-satunya jalan keluar dari Gaza ke Mesir, yaitu penyeberangan Rafah, dalam beberapa hari terakhir.
UNRWA, badan PBB yang bertanggung jawab atas pengungsi Palestina, mengatakan pada hari Rabu bahwa Gaza hanya memiliki persediaan makanan dan air yang cukup untuk bertahan 12 hari. (hanoum/arrahmah.id)
