JAKARTA (Arrahmah.com) – Polisi tidak menangkap Ahok sumber masalah, malah dijadikan polemik. Padahal dia mengatakan siap ditangkap dan dipenjara,”Saya sudah sampaikan, kalau karena saya membuat negara kita begitu kacau, saya rela ditangkap, dipenjara,” ujar Ahok kepada wartawan di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/11/2016).
Sementara aktivis HMI yang menuntut sumber masalah si penista agama Islam itu dihukum malah ditangkap polisi.
Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane menegaskan, langkah aparat kepolisian melakukan penangkapan sejumlah kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Sekretariatnya, baru-baru ini memunculkan kegaduhan baru. Apalagi, cara cara penangkapan yang dilakukan aparat Kepolisian lebih mengedepankan arogansi kekuasaan.
Neta merasa, aktivis HMI bersama para ustad, habib, ulama, dan ratusan ribu umat Islam lainnya melakukan demo 411 karena Polri lamban dalam memproses kasus dugaan penistaan agama yang membelit Gubernur DKI non aktif, Basuki Tjahaja Purnama.
“Ketika aktivis mahasiswa berdemo dan terjadi benturan, kenapa mereka yang cenderung dikriminalisasi dan langsung ditangkap. Sementara sumber masalahnya, Ahok yang dituduh menistakan agama cenderung dipolemikan Polri dan kepolisian tidak main tangkap dalam kasus Ahok,” jelas Neta Rabu (9/11), dikutip dari Rmol.
Semula, lanjut dia, dalam menangani kasus demo 411, Polri sudah bekerja profesional, proporsional, dan elegan.Tapi kenapa pasca demo 411, aparat kepolisian justru mempertontonkan arogansi, main tangkap, dan jemput paksa.
“Kenapa Polri cenderung menggunakan cara cara Orde Baru dalam menghadapi aktivis mahasiswa. Polri harusnya menyadari bahwa peran mahasiswa dan aktivis sangat besar dalam menumbangkan kekuasaan Orde Baru hingga nasib Polri bisa seperti sekarang ini,” sambungnya.
Neta menegaskan, apabila Polri benar benar bekerja profesional, tentu tidak ada diskriminasi. Dalam menangani kasus Ahok misalnya, Polri juga harus bekerja secepat menangkapi aktivis HMI.
“Selain itu Polri juga harus mengusut rekaman video yang beredar di masyarakat dimana ada pejabat Polri yang memprovokasi massa ormas keagamaan untuk menyerang aktivis HMI. Tapi kenapa video ini tidak diusut dan malah aktivis HMI yang dikriminalisasi.”
IPW berharap, jajaran Polri bekerja profesional dan proporsional serta tidak mengedepankan arogansi, sehingga tidak akan menimbulkan kegaduhan baru. Jika mengedepankan arogansi, dengan cara menangkapi aktivis HMI, Polri bisa dituding tidak independen dan cenderung mengalihkan perhatian publik dari kasus Ahok.
“Dampaknya, bukan mustahil akan muncul masalah baru, yakni mahasiswa dan aktivis akan melakukan aksi demo untuk mengecam Polri, yang ujung ujungnya bisa membenturkan polisi dengan mahasiswa, yang merusak citra Polri,” demikian Neta.
(azm/arrahmah.com)
