![Seorang polisi “Israel” memasang penghalang logam di seberang jalan yang menghubungkan lingkungan Arab Beit Hanina di Yerusalem timur dengan Yerusalem barat sebelum dimulainya Yom Kippur (Hari Pendamaian), pada 24 September 2023. [AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2023/09/doa-bersama.jpg?fit=1200%2C800&ssl=1)
TEL AVIV (Arrahmah.id) – Polisi “Israel” dalam keadaan siaga tinggi menjelang doa bersama yang diserukan oleh Menteri Keamanan Nasional sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, di Tel Aviv pada Kamis (28/9/2023), Anadolu Agency melaporkan.
Doa tersebut akan diadakan di tengah ketegangan setelah bentrokan antara warga “Israel” pada Senin (25/9) yang memperingati hari raya Yom Kippur, hari paling suci dalam kalender Yahudi.
BacaJuga
Kekerasan terjadi ketika sebuah kelompok Yahudi Ortodoks mencoba membuat penghalang untuk memisahkan jamaah laki-laki dari perempuan dalam kebaktian yang menandai hari raya Yom Kippur, sehingga memicu bentrokan dengan kelompok sekularis.
Menurut lembaga penyiaran publik, KAN, polisi siap menghadapi semua kemungkinan skenario, termasuk pecahnya bentrokan baru antara warga “Israel” saat ibadah.
Menyusul kekerasan tersebut, Ben-Gvir meminta para pendukungnya untuk berkumpul pada Kamis (28/9) di daerah Dizengoff Tel Aviv untuk melakukan doa bersama yang dipisahkan berdasarkan gender.
“Saya katakan kepada para anarkis yang mencoba menyingkirkan para jamaah di Yom Kippur bahwa saya dan rekan-rekan saya di Otzma Yehudit akan datang ke tempat yang sama pada Kamis ini untuk berdoa pada kebaktian malam. Mari kita lihat jika Anda mencoba menyingkirkan kami,” katanya.
Pada Jumat (22/9), Mahkamah Agung “Israel” menguatkan keputusan pemerintah kota Tel Aviv yang melarang ibadah yang dipisahkan berdasarkan gender dilakukan di tempat-tempat umum di kota tersebut.
Ketegangan mengenai ibadah yang dipisahkan berdasarkan gender dipandang sebagai bagian dari perpecahan yang sedang berlangsung di “Israel” mengenai rencana pemerintah untuk melakukan perombakan sistem peradilan, yang oleh pihak oposisi dipandang sebagai perebutan kekuasaan. (zarahamala/arrahmah.id)
