KABUL (Arrahmah.id) – Perdana Menteri Imarah Islam Afghanistan (IIA), Mawlawi Abdul Kabir, dalam sebuah pertemuan dengan Kuasa Usaha Kedutaan Besar Pakistan di Kabul, Obaid Rahman Nizamani, mengatakan bahwa Afghanistan menginginkan “hubungan yang baik yang didasari oleh niat yang baik” dengan semua tetangganya.
Perdana menteri mengatakan dalam pertemuan tersebut bahwa ada kebutuhan bagi Kabul dan Islamabad untuk memperluas hubungan mereka dalam transit regional dan bidang ekonomi lainnya.
Nizamani mengatakan bahwa para pejabat Pakistan selalu menyatakan pandangan positif mereka tentang interaksi dunia dengan Imarah Islam, pembebasan aset-aset Afghanistan yang dibekukan, dan perluasan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan, lansir Tolo News (28/5/2023).
“Transit dan fasilitasi visa, solusi untuk tantangan dalam perjalanan antara perbatasan Pakistan dan Afghanistan, kondisi pengungsi Afghanistan, dan isu-isu lainnya telah dibahas,” kata Mohammad Hassan Haqyar, direktur pers untuk kantor wakil politik PM.
Hal ini terjadi ketika wakil administratif Perdana Menteri, Mullah Abdul Salam Hanafi, dalam sebuah pertemuan dengan konsulat Imarah Islam di Karachi mengatakan bahwa misi-misi Afghanistan di luar negeri harus berusaha untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara di dunia.
Menteri Pengungsi dan Repatriasi, Khalil Rahman Haqqani, dalam sebuah acara penyerahan bantuan, menekankan perlunya meningkatkan hubungan dengan komunitas internasional.
“Mereka sekarang bertanggung jawab untuk memperkuat kerja sama mereka dalam rekonstruksi Afghanistan,” katanya.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengatakan bahwa Menteri Amir Khan Muttaqi, dalam pertemuan dengan Kuasa Usaha Kedutaan Besar Pakistan di Kabul, menekankan perlunya menghilangkan hambatan untuk mendapatkan visa yang dikeluarkan oleh Pakistan.
“Dalam pertemuan tersebut, disepakati untuk membentuk sebuah komite gabungan dari kedutaan Pakistan dan departemen konsulat Kementerian Luar Negeri Afghanistan yang bertujuan untuk memfasilitasi perjalanan,” ujar Zia Ahmad Takal, wakil juru bicara Kemlu. (haninmazaya/arrahmah.id)
