BRUSSEL (Arrahmah.com) – Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban pada Jumat (25/9/2020) menolak rencana migrasi baru oleh dewan eksekutif Uni Eropa, dengan mengatakan bahwa negaranya tidak mendukung adanya “masyarakat paralel” dari campuran Muslim dan Kristen.
“Kami tidak berfikir bahwa campuran masyarakat Muslim dan Kristen bisa menjadi damai dan dapat memberikan keamanan serta kehidupan yang baik bagi orang-orang,” kata Orban kepada koresponden Reuters di Brussel.
“Di Hungaria, kami tegaskan bahwa kami tidak ingin memiliki masyarakat paralel, masyarakat terbuka, ataupun budaya campur aduk,” ujarnya.
Kelompok hak asasi manusia telah lama memberikan peringatan atas penahanan para imigran di Hungaria, di mana mereka menolak untuk memberikan pasokan dasar kepada para imigran seperti makanan hingga mengusir para imigran agar kembali ke negara mereka.
Kelompok hak asasi manusia menilai bahwa negara tersebut telah melanggar hak untuk mengklaim suaka, seperti yang telah diabadikan dalam hukum humaniter internasional.
Hungaria telah kehilangan sejumlah kasus hukum terkait imigrasi di pengadilan tinggi Uni Eropa sejak Orban mengadopsi kebijakan garis keras setelah imigran dari Mediterania berbondong-bondong menuju Uni Eropa pada tahun 2015, di mana kebijakan Orban tersebut berkontribusi pada peningkatan sentimen sayap kanan di negara itu.
Tapi Orban tidak menyesal, dan mengatakan bahwa orang-orang itu bisa mengajukan suaka di kedutaan Hungaria di luar negeri, tetapi kan ditahan jika mereka datang ke perbatasan.
“Tidak ada yang bisa masuk ke wilayah Hungaria tanpa prosedur resmi yang lengkap dan mendapatkan izin yang jelas untuk melakukannya,” katanya.
“Migrasi ke Hungaria adalah masalah keamanan nasional,” pungkasnya. (rafa/arrahmah.com)
