JAKARTA (Arrahmah.com) – Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Almuzzammil Yusuf mengusulkan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dan mantan Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid menjadi mediator penyelesaian konflik di Myanmar.
“Kami mengusulkan dua tokoh utama yang akan menjadi mediator penyelesaian konflik di Myanmar, yaitu Pak Jusuf Kalla dan Pak Hidayat Nur Wahid,” ujar anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Yusuf, dalam siaran pers, Rabu (8/8) dikutip detikcom.
BacaJuga
Alasannya menurut Muzzammil, kedua tokoh ini dikenal baik oleh masyarakat dan para pemimpin ASEAN sebagai seorang muslim moderat. Selain itu keduanya piawai dalam bernegosiasi dan menjadi mediator dalam berbagai persoalan konflik dan Internasional.
“Pak Jusuf Kalla selaku mantan wakil presiden, kami usulkan mewakili pemerintah Indonesia dalam bernegosiasi dengan Pemerintah Myanmar. Sedangkan Pak Hidayat dapat melobi parlemen Myanmar, ASEAN dan OKI agar bekerjasama membantu menyelesaikan konflik di Myanmar,” Jelasnya.
Keduanya, kata Muzzammil, layak ditetapkan sebagai delegasi resmi Indonesia yang dikirim ke Myanmar mewakili Pemerintah dan DPR.
“Keduanya juga memiliki kapasitas untuk mengumpulkan bantuan sosial bagi para korban dari negara-negara ASEAN dan OKI,” imbuhnya.
Penyelesaian konflik Myanmar ini, katanya, perlu terobosan kebijakan dari Pemerintah Indonesia sebagai pelopor ASEAN. Untuk itu, usulan agar ada delegasi resmi Indonesia untuk menyelesaikan konflik di Myanmar merupakan kebijakan tepat yang sebaiknya diambil oleh Pemerintah sesegera mungkin.
“Kita harus hentikan konflik di Myanmar ini supaya jangan meluas menjadi konflik SARA lintas negara. Ini bahaya jika tidak segera diselesaikan akan mengancam keamanan kawasan,” tuturnya.
Politisi PKS asal Lampung ini mendesak agar Pemerintah Indonesia mengefektifkan peran ASEAN dalam menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan di ASEAN. Apalagi pada tahun 2015, menurutnya, masyarakat ASEAN harus terbentuk.
“Ini kesempatan bagi Presiden SBY dan kepala negara anggota ASEAN untuk menunjukkan kepada masyarakat ASEAN bahwa ASEAN bukan sekedar forum seremonial dan elitis semata, yang manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat,” paparnya.
Di sisi lain, menurut Muzzammil, kebijakan tersebut jangan menutup peran organisasi masyarakat yang ingin memberikan bantuan sosial kepada korban konflik di Myanmar.
“Intinya perlu ada sinergisitas dan kerjasama yang baik antara pemerintah, parlemen, dan ormas agar bantuan yang diberikan membuahkan hasil yang maksimal untuk saudara-saudara kita di Myanmar,” tutur anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen ini.
Untuk melakukan diplomasi dengan parlemen Myanmar, kata Muzzammil, Fraksi PKS akan memberangkatkan delegasi ke Myanmar. Delegasi tersebut di antaranya Hidayat Nur Wahid, Lediya Hanifah, Herlini Amran, dan Dede Nur Hasan. (bilal/arrahmah.com)
