JAKARTA (Arrahmah.com) – Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan, PKS sebagai bagian dari demokrasi ingin menjaga marwah demokrasi dengan memainkan peran mengawasi pemerintahan.
“Demokrasi yang baik adalah yang menghadirkan kesempatan untuk cek and balances. Ada pihak yang menang silahkan memimpin, yang belum menang silahkan mengawasi,” kata Hidayat di Jakarta, Ahad (27/10/2019).
“Kami di PKS diberikan keleluasaan pada posisi ini untuk tetap menjaga marwah dan jatidiri demokrasi,” terangnya.
Menurut Hidayat, fungsi parpol selain sebagai kekuatan untuk mengawasi pemerintahan adalah ikut mengurusbudaya di masyarakat dikukuhkan. Salah satunya dengan pagelaran wayang yang digelar DPP PKS.
“Politik bukan berebut jabatan, bukan dari Pilkada ke Pilkada, dari Pilpres ke Pilres tapi gerak sepanjang waktu untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan,” pungkasnya.
Diketahui, PKS memilih sikap berada di luar pemerintahan. Setidaknya ada tiga alasaan yang membuat PKS lebih memilih menjadi oposisi
“Pertama, memenuhi logika atau kepantasan demokrasi dimana harus ada check and balances terhadap kekuasaan. Bagaimana jadinya nasib demokrasi, jika tidak ada yang mengawal penguasa?” kata Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman.
“Kedua, perlunya pendidikan demokrasi yang benar. Dalam demokrasi selalu ada kontestasi, dan dalam kontestasi pasti ada yg menang/terpilih dan yang kalah/tidak terpilih. Yang menang kami persilakan menjalankan kekuasaan, dan yang kalah dipersilakan mengawasi jalannya pemerintahan, dan terus berjuang mengambil hati rakyat agar di kontestasi berikut bisa menang. Itulah sirkulasi kekuasaan demokrasi,” lanjutnya.
“Ketiga, kami mendengar suara rakyat yang menginginkan pemerintahan Jokowi periode kedua harus diawasi. Ini terbukti dari survei-survei dimana lebih dari 70% responden menginginkan adanya partai di luar pemerintahan. PKS ingin memenuhi keinginan mayoritas rakyat tersebut,” jelas Sohibul.
(ameera/arrahmah.com)
