JAKARTA (Arrahmah.com) – PKS menjawab sikap PDIP yang menolak berkoalisi pada Pemilihan Presiden 2024. Wasekjen PKS Ahmad Fatul Bari menegaskan partainya juga belum tentu mau jika ajakan datang dari PDIP.
“Ketika berkoalisi, sekalipun diajak oleh PDIP, belum tentu kami mau berkoalisi dengan mereka,” kata Ahmad Fatul saat dikonfirmasi merdeka.com, Rabu (2/6/2021).
BacaJuga
Ahmad Fatul meyakini PDIP dan PKS punya pertimbangan sendiri akhirnya tidak menjadi mitra koalisi di 2024. Menurutnya, salah satu dasar pertimbangan adalah suara dari konstituen PKS.
Aspirasi konstituen PKS, kata Ahmad, turut berpengaruh terhadap sikap partai berada di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Yang jelas kami PKS terbuka dengan siapapun baik itu berkomunikasi maupun kerja sama politik. Walaupun tentu kita mendengarkan suara dari konstituen yang selama ini menyampaikan aspirasi kepada kami. Salah satu aspirasi utama adalah bagaimana kita PKS berada di luar pemerintahan, dan selalu mengkritisi jalannya pemerintahan,” jelasnya.
Pertimbangan lain ketika PKS memutuskan menjadi oposisi adalah bahwa pemerintah perlu diawasi dan dikritisi.
“Banyak hal yang menjadi catatan evaluasi dari jalannya pemerintahan saat ini yang salah satunya adalah PDIP menjadi bagian utama dari koalisi tersebut,” lanjutnya.
Meski begitu, kata dia, sejarah mencatat PDIP dan PKS sebenarnya pernah bekerjasama dalam satu kabinet pada era Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Meskipun 10 dekade terakhir berpisah jalan.
“Kalau hal lain terkait koalisi dan sebagainya itu bagian dari latar masing-masing yang tentu punya pertimbangan,” ujarnya.
Ahmad Fatul menambahkan PKS tidak hanya memperhatikan soal koalisi dan pemilu saja, tetapi berpolitik untuk membangun negara dan menjaga marwah demokrasi. PKS juga ingin kembali ke pemerintahan untuk memperbaiki bangsa.
“Yang harus kita pertimbangkan bukan konteks pada koalisi teknis, pertarungan politik, tetapi lebih kepada apa yang ingin kita hadirkan yang terbaik dalam membangun bangsa ke depan, untuk menjaga demokrasi menjadi lebih baik, dan tentu menjadikan partai politik juga salah satu sarana utama memperbaiki bangsa ini lewat jalur politik dan pemerintahan. Serta membangun demokrasi untuk tumbuh dan berkembang dengan kekhasan NKRI,” pungkas Ahmad Fatul.
(ameera/arrahmah.com)
