JAKARTA (Arrahmah.com) – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Al Muzzammil Yusuf meminta TNI membatalkan rencana pembelian pesawat intai dari Israel. Menurutnya, TNI harus tegas menolak kerjasama dengan Israel, negara penjajah yang bertentangan dengan Konstitusi RI.
Menurut Muzzammil, Kemenhan harus mempertimbangkan aspek teknis dan politis dalam membeli pesawat intai Israel.
“Secara teknis, Kemenhan akan kesulitan dalam pengadaan suku cadangnya karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.” Jelas Wakil Ketua Fraksi PKS ini dalam rilis yang diterima detikcom, Kamis (2/2/2012).
Sedangkan secara politis, kata Muzzammil, bekerjasama dengan Israel tidak sesuai dengan Konstitusi RI karena Israel adalah negara penjajah yang telah banyak membunuh korban sipil di Palestina. “Dalam Pembukaan UUD 1945 telah jelas-jelas bahwa Indonesia tidak mengakui penjajahan yang dilakukan oleh negara manapun, termasuk Israel. Bagaimana mungkin ini tidak menjadi pertimbangan TNI dan Kemenhan dalam membeli pesawat intai atau alutsista lainnya?” tanya Muzzammil.
Muzzammil mengaku mendapatkan informasi tender pesawat intai ini sudah dilakukan sejak pertengahan tahun 2006. Tiga besar calon pemenang tender adalah perusahaan berasal dari Filipina, Rusia, dan Indonesia. Perusahaan dari Filipina inilah yang merupakan perwakilan dari Israel yang diduga telah menjadi pemenang dalam tender pesawat intai di Kemenhan.
“Apakah ini benar? Saya berharap penjelasan dari Kemenhan.” jelas dia.
Selain itu Muzzammil mempertanyakan perbedaan pernyataan di media massa (2/2) antara Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Brigjen Hartind Asrin dengan Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama Azman Yunus terkait pengadaan pesawat intai dari Israel.
“Kata Pak Hartind, Kemenhan sudah memutuskan membeli pesawat intai dari Israel dengan pertimbangan matang makanya sudah masuk dalam daftar belanja TNI AU periode 2010-2014. Sedangkan Pak Azman bilang TNI sebagai pihak pemakai tidak akan membeli dari Israel. Kalaupun tetap harus beli, TNI akan beli ke PT DI. Mana yang benar?” bebernya.
Muzzammil pun berharap agar TNI dan Kemenhan benar-benar mempertimbangkan kedua aspek tersebut dan konsisten untuk mendukung kemajuan dan kemandirian industri pertahanan strategis dalam negeri. “Jika tidak, saya yakin TNI dan Kemenhan akan mendapat kecaman dari masyarakat.” tutupnya. (dtk/arrahmah.com)
