JAKARTA (Arrahmah.com) – PKS sebagai salah satu partai koalisi pemerintah, menyatakan diri untuk menolak kenaikan BBM yang akan ditetapkan pemerintah pada April mendatang. Hal ini terungkap melalui Sekjen PKS Anis Matta yang mengaku telah mengirimkan surat kepada Presiden SBY.
“Kami sudah kirim ke presiden suratnya, secara fiskal masih ada jalan untuk tidak menaikkan BBM, kalau menaikkan BBM dan membuat kompensasi hanya pindah dari ke tengah, kanan, ke kiri. Menurut kami ini masih bisa tidak naik. Kita sudah mengirim surat ke presiden, seharusnya tiga hari kemarin sudah sampai,” jelas Anis di gedung DPR, Jakarta, Rabu, (21/3).
Menurut Anis, dalam surat itu, PKS memberikan sejumlah opsi kepada pemerintah terkait harga BBM. Yang jelas, kata dia, dalam opsi itu, PKS tak merekomendasi kenaikan harga BBM.
BacaJuga
“Soal diterima atau tidak, itu urusan lain, yang penting kita sudah nyatakan sikap,” katanya.
PKS juga menyoroti rencana pemberian kompensasi setelah kenaikan harga tersebut. PKS juga tak setuju dengan langkah ini. “Kalau kita menaikkan harga BBM, lalu membuat kompensasi, itu artinya hanya pindah kantong kanan ke kantong kiri,” kata Anis.
“Lebih bagus tidak menaikkan dan tidak perlu ada kompensasi. Jadi secara fiskal menurut kami masih bisa untuk menaikkan.”
Anis juga memaparkan sebagai wujud penolakan terhadap kenaikan BBM, surat penolakan tersebut juga mencantumkan berbagai solusi lain, selain menaikan harga BBM tersebut. Seperti penghematan belanja pegawai.
“Pertama sebenarnya ada opsi yang kita ajukan adalah kalau kita tidak naikkan BBM masih bisa penghematan di beberapa tempat di belanja pegawai masih bisa dihemat. Ini menurut saya pemborosan masih sangat banyak,” simpulnya.
Kemudian tradisi serapan anggaran diakuinya masih sangat rendah. “Utang yang kita ambil karena defisit itu uang tidak terpakai jadi perlu melakukan reformasi pada manajemen fiskal,” lanjutnya.
Tambahnya, pemerintah harus melakukan menajemen secara fiskal, karena harga minyak global masih permanen, artinya seharusnya pemerintah melakukan reformasi secara total. Jika pemerintah sebagai penentu BBM, seharusnya pemerintah melakukan fundamental pada harga BBM.
Mengenai hal ini pemerintah perlu melakukan research minyak, mengingat kenaikan minyak akan terus terjadi, salah satu cara dengan mencabut fiskal. Selain itu paket kebijakan energi perlu diperbaiki dan hal ini yang tidak dilakukan oleh pemerintah selama 7 tahun pemerintahan SBY. (bilal/arrahmah.com)
