JAKARTA (Arrahmah.com) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menolak wacana pengaturan teks khotbah Jumat oleh pemerintah. Menurutnya itu bentuk penyeragaman terhadap materi khutbah.
Ace juga membandingkan wacana tersebut dengan kondisi di era orde baru.
BacaJuga
“Pengaturan teks khotbah Jumat di masjid-masjid jelas merupakan bentuk ‘penyeragaman’ materi khotbah. Di era orde baru saja, tidak ada itu pengaturan teks khotbah Jumat. Jika wacana pengaturan teks khutbah itu dilakukan, Pemerintah terlalu ikut campur terhadap urusan keagamaan masyarakat,” kata Ace, Selasa (21/1/2020) malam, lansir Detik.com.
Ace menilai wacana tersebut tak perlu dilakukan. Menurutnya, kemampuan masyarakat memilih khatib salat Jumat tak perlu diragukan.
“Saya kira tidak perlulah pemerintah membuat konsep khotbah yang harus dibacakan oleh seluruh khatib salat Jumat. Jangan meragukan kemampuan masyarakat untuk menunjuk para khatib yang biasa memberikan khotbah di masjid-masjid,” ungkapnya.
“Jika-pun ditemukan, misalnya, ada khatib yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan syariah, saya kira masyarakat sendiri yang melakukan koreksi atas khotbah Jumat yang dinilainya tidak tepat,” lanjutnya.
Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) mewacanakan akan mengatur teks khotbah Jumat di setiap masjid di Kota Bandung. Para khatib nantinya harus menyesuaikan dengan teks yang disiapkan pemerintah.
(ameera/arrahmah.com)
