GAZA (Arrahmah.id)– Di tengah serangan baru “Israel” ke Gaza, Hamas dihadapkan pada dua opsi utama: melanjutkan negosiasi atau kembali ke konfrontasi. Menurut para analis politik, kelompok perlawanan Palestina mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tekanan internasional dan strategi “Israel” dalam menggiring perundingan di bawah ancaman serangan.
Dilansir Al Jazeera, analis politik Wisam Afifah menegaskan bahwa Hamas menganggap para mediator memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kesepakatan gencatan senjata berjalan sesuai rencana. Namun, ia mencatat bahwa utusan AS untuk Timur Tengah, Stephen Whitkoff, yang awalnya mengajukan proposal diterima Hamas, kini cenderung mengikuti kepentingan “Israel”.
Hamas juga menyadari bahwa mereka memiliki kartu tawar berupa tawanan “Israel”. Menurut Afifah, operasi militer tidak akan mampu mengembalikan para tawanan ini, bahkan justru membahayakan nyawa mereka. “Ini akan membuat publik dan mediator internasional menyadari bahwa yang merusak perjanjian adalah Netanyahu,” tambahnya.
Negosiasi atau Konfrontasi?
Afifah menjelaskan bahwa Hamas memiliki dua opsi utama:
- Melanjutkan Negosiasi jika serangan “Israel” hanya bertujuan memberikan tekanan sebelum kembali ke meja perundingan.
- Meninggalkan Perundingan dan Memilih Konfrontasi jika “Israel” memperluas serangan dan terus melakukan pembantaian.
Menurutnya, jika Netanyahu tetap bersikeras melanjutkan perang, maka Hamas akan menarik diri dari negosiasi dan menunjukkan bahwa Netanyahu-lah yang bertanggung jawab atas kegagalan perundingan serta nyawa tawanan “Israel”.
Senada dengan itu, analis politik Ihab Jabareen menilai bahwa Netanyahu ingin mempertahankan kebijakan agresifnya agar tetap terlihat sebagai pemimpin kuat. “Ia menggunakan perang di Gaza sebagai alat politik untuk bertahan di pemerintahan,” ujarnya.
Sejak Selasa (18/3), “Israel” kembali meningkatkan serangan ke Gaza, termasuk menargetkan warga sipil saat sahur. Ini merupakan pelanggaran terbesar terhadap kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat pada Januari lalu.
“Israel” telah menghambat transisi ke tahap kedua perjanjian gencatan senjata, menolak untuk menarik pasukannya dari perbatasan Rafah, serta menghentikan bantuan kemanusiaan dan aliran listrik ke Gaza, menurut laporan Al Jazeera.
Sementara itu, Tahir Al-Nunu, penasihat politik Hamas, menegaskan bahwa pihaknya terus berkomunikasi dengan mediator internasional untuk menghentikan agresi “Israel”. “Tidak perlu kesepakatan baru, cukup jalankan kesepakatan yang sudah ada,” tegasnya.
(Samirmusa/arrahmah.id)