![Abu Qasra (41), mantan ahli agronomi, memimpin sayap bersenjata Hai’ah Tahrir Syam (HTS) selama lima tahun. [Telegram]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2025/01/hts.png?fit=345%2C195&ssl=1)
DAMASKUS (Arrahmah.id) – Pemerintah baru Suriah mengumumkan pada Selasa (31/12/2024) bahwa panglima militer Ha’iah Tahrir Syam (HTS) telah ditunjuk sebagai menteri pertahanan dalam pemerintahan transisi.
“Komando Umum mengumumkan pencalonan Jenderal Murhaf Abu Qasra sebagai menteri pertahanan dalam pemerintahan baru Republik Arab Suriah,” kata sebuah pernyataan yang diberitakan oleh kantor berita resmi SANA.
BacaJuga
Abu Qasra (41), mantan ahli agronomi, memimpin sayap bersenjata HTS selama lima tahun.
Sebagai komandan pasukan, ia memainkan peran kunci dalam serangan yang menggulingkan Assad pada 8 Desember setelah serangan kilat dari Suriah utara ke ibu kota Damaskus.
Pada Ahad (29/12), Abu Qasra diberi pangkat jenderal melalui dekrit dari pemimpin HTS Ahmad Asy Syaraa, yang sekarang menjadi pemimpin de facto Suriah.
Beberapa posisi kunci lainnya dalam pemerintahan transisi, yang dipimpin oleh Mohammad al-Bashir, telah diisi.
Dalam wawancara dengan AFP pada 17 Desember, Abu Qasra menggunakan nama aslinya untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menggunakan nama samaran Abu Hassan al-Hamawi, yang merujuk pada daerah asalnya Hama di Suriah tengah.
Dia mengatakan dalam wawancara tersebut bahwa HTS akan menjadi “yang pertama” membubarkan sayap bersenjatanya dan bergabung dengan pasukan nasional, sambil menuntut kelompok lain melakukan hal yang sama.
Abu Qasra juga mengatakan bahwa kepemimpinan baru akan berupaya memperluas kewenangannya ke wilayah semi-otonom yang dikuasai Kurdi di utara dan barat laut Suriah.
Dalam wawancara tersebut, Abu Qasra meminta masyarakat internasional untuk “menemukan solusi” bagi serangan berulang ‘Israel’ dan “serangan” ke wilayah Suriah setelah jatuhnya Assad.
Asy Syaraa juga mengkritik tindakan militer ‘Israel’, yang menurutnya “mengancam eskalasi baru yang tidak dapat dibenarkan di kawasan tersebut”.
Namun, ia mencatat bahwa “kelelahan umum di Suriah setelah bertahun-tahun perang dan konflik tidak memungkinkan kita untuk memasuki konflik baru.” (zarahamala/arrahmah.id)
